Menjawab kesiapan Satgas Reformasi Agraria, Wali Kota Eri memastikan tim tersebut telah terbentuk dan siap bekerja.
Karena itu, Eri mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menghadapi persoalan pertanahan.
Terkait mekanisme pengaduan, ia menyatakan bahwa Pemkot Surabaya saat ini masih memanfaatkan layanan darurat 112, sembari menyiapkan hotline khusus.
“Nanti kita siapkan pengaduan khususnya. Hotline-nya tetap 112, tapi kita lagi membentuk hotline-nya yang bisa langsung,” jelasnya.
Untuk sementara, kantor layanan Satgas masih terpusat di kawasan pusat kota. Rencananya, kedua Satgas ini akan dibentuk di lima wilayah Surabaya.
“Sementara kita masih ada di pusat kota, di sebelahnya (kantor) Inspektorat. Tapi nanti insya Allah kita lagi mencari tempat, kita ada di lima wilayah,” imbuhnya.
Wali Kota Eri memastikan masyarakat sudah dapat mulai menyampaikan laporan, baik secara langsung maupun melalui layanan telepon 112.
Ia menekankan keberadaan Satgas ini bertujuan untuk menghindari pemberian harapan palsu kepada masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas lembaga dinilainya penting untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan.
“Ketika ada permasalahan tanah masyarakat (jangan) dikasih harapan tapi tidak jalan. Tapi kalau sudah begini (ada Satgas), ini masalahnya (misal) di BPN tidak bisa (selesai), tapi kalau sudah kita reformasi maka jadi satu, ya diselesaikan di sana (Satgas). Ada BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah kota. Jadi masalah bisa cepat selesai,” tandasnya. (*)
