SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Di balik kemasan perusahaan batu bara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak membongkar praktik korupsi bermodus pembiayaan fiktif yang melibatkan Komisaris PT DJA berinisial MK. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Selasa, 19 Agustus 2025, usai menjalani pemeriksaan intensif.
MK ditahan di Cabang Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai dinyatakan sehat secara medis. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kejari Tanjung Perak untuk mengusut tuntas penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh bank milik negara
Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak, I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap MK dilakukan setelah penyidik memeriksa sedikitnya 13 orang saksi dan mengumpulkan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Kasus ini berawal pada 19 Desember 2011 saat MK, melalui CV DJ, mengajukan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp30 miliar. Pengajuan tersebut dilengkapi dengan jaminan enam aset tanah dan bangunan, empat piutang usaha fiktif senilai Rp21 miliar, serta dua jaminan pribadi. Namun dalam prosesnya, pengajuan ini diduga sarat rekayasa dengan keterlibatan AF, seorang Account Officer dari bank BUMN tersebut.
Atas saran AF, MK kemudian mendirikan badan hukum baru, PT DJA, untuk mengakali persyaratan pembiayaan korporasi. Pada 30 Maret 2012, bank menyetujui pencairan dana senilai Rp27,5 miliar berdasarkan kontrak dan invoice palsu. Uang itu tidak digunakan sesuai peruntukan, melainkan untuk melunasi utang pribadi.
Saat jatuh tempo, MK mengajukan penundaan pembayaran berkali-kali dengan melampirkan analisis palsu dari AF. Namun, pada 4 Januari 2014, pinjaman tersebut dinyatakan macet atau berstatus kolektibilitas 5. Pihak bank kemudian melakukan penghapusan pembukuan (write-off).
