Enam aset yang dijaminkan telah dilikuidasi, tetapi hasil lelangnya tidak mampu menutupi total pinjaman. Berdasarkan audit dan hasil penyidikan, Bank BUMN mengalami kerugian sebesar Rp7,9 miliar.
“Kejari Tanjung Perak berkomitmen mengusut tuntas perkara ini demi kepastian hukum dan penyelamatan keuangan negara,” tegas Made Agus Mahendra Iswara.
Sebagai bagian dari proses hukum, tersangka MK telah menitipkan uang sebesar Rp1,5 miliar. Uang tersebut disita oleh penyidik sebagai barang bukti, sesuai dengan Pasal 39 KUHAP, dan telah disetor ke dalam Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik Kejari Tanjung Perak di Bank Syariah Indonesia, sesuai Petunjuk Teknis Jampidsus Nomor 1 Tahun 2023.
MK dijerat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengancam pidana berat bagi pelaku korupsi bersama-sama dengan pejabat perbankan.
Kasus ini kembali membuktikan bahwa praktik korupsi perbankan tak melulu dilakukan oleh orang dalam. Rekayasa eksternal dengan dukungan oknum di dalam lembaga keuangan menjadi celah empuk bagi para pelaku. Skema pembentukan perusahaan baru untuk mengakses dana korporasi harus jadi perhatian khusus otoritas pengawas. (u’ut/min)
