Sabtu, 13 April 2024
27 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanHukumUndang Sumantri, Tsk Korupsi Pengadaan Sudah Dipecat Kemenag Sejak 2013

    Undang Sumantri, Tsk Korupsi Pengadaan Sudah Dipecat Kemenag Sejak 2013

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan USM (Undang Sumantri) sebagai tersangka (Tsk) korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs dan pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTs dan Madrasah Aliyah (MA) pada Ditjen Pendis Kemenag pada 2011.

    Plt Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Ali Rokhmad memastikan bahwa Undang Sumantri sudah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2013. “Pak Undang sudah diberhentikan dengan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tertanggal 10 Januari 2013,” terang Ali Rokhmad di Jakarta, Selasa (17/12/2019).

    Menurut Ali Rokhmad, jabatan terakhir Undang Sumantri adalah Kepala Bagian Umum Ditjen Pendidikan Islam. Pemberhentian Undang berawal dari Laporan Hasil Akhir (LHA) pemeriksaan yang direkomendasikan oleh Itjen Kementerian Agama pada September 2012, berkaitan dengan permasalahan hukum yang dijalaninya pada tahun tersebut.

    “Saat itu, Itjen Kemenag merekomendasikan pembebasan dari jabatan selama 3 tahun dan mengembalikan uang negara,” ujar Ali Rokhmad.

    “LHA Itjen Kemenag ini kemudian dibawa ke sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) pada tanggal 28 Desember 2012, dan ditetapkan pemberhentian dengan tidak hormat,” tandasnya.

    Diketahui, KPK baru saja menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Undang Sumantri (USM) sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011 tersebut.

    KPK menduga telah terjadi dua dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara yang menjerat Undang. Perkara pertama, terkait pengadaan peralatan laboratorium komputer MTs dengan dugaan kerugian keuangan negara setidaknya Rp 12 miliar. Pada perkara kedua, terkait pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi dan Media Pembelajaran Terintegrasi MTs dan MA. Diduga terdapat kerugian negara sekitar Rp 4 miliar.

    Tersangka Undang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (wt)

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan