SURABAYA – Untuk mendukung penuntasan skala lingkungan zero kawasan kumuh di Surabaya, Tim Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku) bekerja sama Pemerintah Kota Surabaya, Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP), Satuan Kerja Provinsi, menyelenggarakan workshop Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Hotel Neo Jalan Jawa Surabaya, Kamis (29/8/2019).
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Satker PIP, perwakilan Kotaku Surabaya, OSP 3 Jawa Timur, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Jawa Timur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan beberapa jajaran terkait.
Pelaksanaan workshop ini, bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada segenap peserta untuk berinovasi dan menyatukan visi misi dan pemikiran dalam mendukung penuntasan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan di Kota Surabaya.
Hal ini sebagai output dari tujuan program Kotaku. Salah satunya dengan kolaborasi dan akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Target tersebut diartikan dalam 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Dalam kesempatan itu, Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeko Surabaya, Andi Prihandoko mengatakan, untuk mendukung program tersebut, Pemkot Surabaya menetapkan beberapa kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surabaya tahun 2015 tentang kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kota Surabaya. “Pemkot Surabaya mempunyai konsen yang cukup besar dalam peningkatan kawasan permukiman,” kata dia.
Secara luasan, lanjut dia, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan cukup padat. Maka dari itu, melalui pelaksanaan kegiatan workshop ini, diharapkan adanya peningkatan kebijakan program dalam penanganan kumuh, strategi pencapaian target sisa pengurangan kumuh tahun 2019 bisa tuntas. “Sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang benar-benar mengarah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
