SURABAYA, WartaTransparansi com – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan pentingnya pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif strategis pembiayaan pembangunan di daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI di Hotel Wyndham Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Mekeng menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat seiring tuntutan pelayanan publik dan percepatan pembangunan, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas dan sangat bergantung pada transfer pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pembiayaan yang sah, terukur, dan berkelanjutan.
“Obligasi daerah dapat menjadi instrumen strategis, bukan hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai sarana investasi publik yang transparan dan akuntabel,” ujar Mekeng.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penerbitan obligasi daerah tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Diperlukan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan. Kesiapan regulasi, kapasitas aparatur pemerintah daerah, serta tingkat kepercayaan publik menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi instrumen ini.
Sarasehan nasional tersebut diharapkan menjadi forum strategis untuk bertukar gagasan dan pandangan antara pemangku kepentingan, akademisi, praktisi keuangan, serta pemerintah daerah mengenai peluang dan tantangan penerapan obligasi daerah di Indonesia.
“Melalui forum ini, Fraksi Partai Golkar MPR RI ingin mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” tegas Mekeng.
Kegiatan ini melibatkan bupati dan wali kota, anggota DPRD kabupaten/kota, anggota Fraksi Golkar kabupaten/kota, BEM se-Surabaya, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kadin, HIPMI, Bursa Efek Indonesia, pelaku pasar modal, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, MH; Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan Adriyanto; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Widi Widayat; Anggota Dewan Komisioner OJK Dr. Tito Sulistio; Dosen Ekonomi Universitas Airlangga M. Syaikh Rohman; serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Didi Fathihidi.
Para narasumber membahas aspek regulasi, kesiapan fiskal daerah, peran OJK dalam pengawasan, hingga peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah. Acara berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Akbar Faisal. (*)
