Ekbis  

Menaker Siapkan BLK Jadi Klinik Produktivitas dan Inkubator Bisnis

Menaker Siapkan BLK Jadi Klinik Produktivitas dan Inkubator Bisnis

SURAKARTA, WartaTransparansi.com — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah tengah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya semakin relevan dengan kebutuhan industri, mudah diakses, serta mampu membuka peluang kerja dan wirausaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Transformasi tersebut mencakup penguatan fungsi BLK sebagai Klinik Produktivitas, Talent and Innovation Hub (TIH), serta inkubator bisnis.

Menurut Yassierli, transformasi BLK bertujuan agar manfaat pelatihan lebih dirasakan publik. Keterampilan yang diberikan di BLK diharapkan selaras dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Untuk mendukung transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggandeng kalangan akademisi guna menyelaraskan kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai Klinik Produktivitas dalam memenuhi kebutuhan industri, baik di dalam maupun luar negeri. Pelatihannya antara lain di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Yassierli saat berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yang sebelumnya dikenal sebagai BLK, di Surakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, kolaborasi dengan akademisi juga diarahkan untuk memperkuat peran BLK sebagai pelaksana TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain pelatihan vokasi, Kemnaker juga menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis bagi calon wirausaha.

“BLK akan mendampingi calon wirausaha mulai dari penentuan ide usaha, pemetaan kompetitor, penyusunan model bisnis, strategi pengembangan, hingga pemasaran,” jelas Yassierli.

Yassierli mengakui, selama ini BLK masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem penjaminan mutu pelatihan, pembaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan.

“Optimalisasi BLK ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK agar lebih efektif dalam menjawab tantangan pengangguran,” pungkasnya. (*)

Penulis: Amin Istighfarin