SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemkot Surabaya terus mengoptimalkan e-Peken untuk mendongkrak transaksi perbelanjaan. Jika sebelumnya, customer e-peken hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot, kini sudah bisa diakses masyarakat umum.
Langkah tersebut sebagai upaya mendongkrak ekonomi kerakyatan. Utamanya, mengoptimalkan ekonomi kerakyatan Toko Kelontong dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kita sudah tingkatkan statusnya (e-Peken) tidak hanya untuk ASN tapi juga kepada publik. Jadi, warga Surabaya atau siapa saja bisa berbelanja melalui e-peken,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Rabu (13/4/2022).
Meski e-peken masih berbasis web mobile, Fikser memastikan, ke depan akan diupayakan agar bisa berbasis APK Android dan IOS. Namun, untuk sementara ini, pihaknya akan lebih fokus mempromosikan e-peken kepada masyarakat luas.
“Semoga kehadiran e-peken melalui web mobile ini bisa diketahui masyarakat luas dan bisa belanja di situ sebagai bentuk gotong-royong warga Surabaya. Karena yang berjualan di e-peken juga warga MBR,” ujarnya.
Fikser menjelaskan, bahwa transaksi pembelian melalui e-peken bagi ASN dan masyarakat umum memang sedikit berbeda. Untuk ASN, transaksi pembelian wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan masyarakat umum cukup menggunakan verifikasi kode pembelian.
“Kalau untuk ASN pemkot, dia masih tetap pakai nomor NIK. Karena NIK ini untuk mendeteksi ASN itu belanja atau tidak di e-peken. Nah, kalau untuk warga itu kita lepas, tetapi proses dibalik itu tetap kami kontrol,” jelasnya.
Transaksi pembelian di e-peken sudah dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Pihaknya berharap kepada masyarakat agar dapat mendukung program ekonomi kerakyatan tersebut.
