Sabtu, 20 Agustus 2022
24 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaDongkrak Transaksi Belanja, E-Peken Pemkot Surabaya Bisa Diakses Umum

    Dongkrak Transaksi Belanja, E-Peken Pemkot Surabaya Bisa Diakses Umum

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemkot Surabaya terus mengoptimalkan e-Peken untuk mendongkrak transaksi perbelanjaan. Jika sebelumnya, customer e-peken hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot, kini sudah bisa diakses masyarakat umum.

    Langkah tersebut sebagai upaya mendongkrak ekonomi kerakyatan. Utamanya, mengoptimalkan ekonomi kerakyatan Toko Kelontong dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Kita sudah tingkatkan statusnya (e-Peken) tidak hanya untuk ASN tapi juga kepada publik. Jadi, warga Surabaya atau siapa saja bisa berbelanja melalui e-peken,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser, Rabu (13/4/2022).

    Meski e-peken masih berbasis web mobile, Fikser memastikan, ke depan akan diupayakan agar bisa berbasis APK Android dan IOS. Namun, untuk sementara ini, pihaknya akan lebih fokus mempromosikan e-peken kepada masyarakat luas.

    Baca juga :  Pengurus Dekranasda Kota Surabaya Resmi Dilantik

    “Semoga kehadiran e-peken melalui web mobile ini bisa diketahui masyarakat luas dan bisa belanja di situ sebagai bentuk gotong-royong warga Surabaya. Karena yang berjualan di e-peken juga warga MBR,” ujarnya.

    Fikser menjelaskan, bahwa transaksi pembelian melalui e-peken bagi ASN dan masyarakat umum memang sedikit berbeda. Untuk ASN, transaksi pembelian wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan masyarakat umum cukup menggunakan verifikasi kode pembelian.

    “Kalau untuk ASN pemkot, dia masih tetap pakai nomor NIK. Karena NIK ini untuk mendeteksi ASN itu belanja atau tidak di e-peken. Nah, kalau untuk warga itu kita lepas, tetapi proses dibalik itu tetap kami kontrol,” jelasnya.

    Transaksi pembelian di e-peken sudah dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Pihaknya berharap kepada masyarakat agar dapat mendukung program ekonomi kerakyatan tersebut.

    Baca juga :  Gubernur Khofifah: Perlunya NKRI Memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara

    “Jadi monggo (silakan) warga Surabaya. Kami berharap ayo membantu program pemerintah melalui e-peken untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan,” harapnya.

    Hingga saat ini, ada sebanyak 1.737 merchant atau pedagang yang terdaftar di e-peken. Ribuan merchant itu terdiri dari 820 Toko Kelontong, 751 pelaku UMKM, 165 Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan ditambah 1 Rumah Daging. Para pedagang ini sebelumnya telah melalui kurasi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya.

    Di dalam e-peken tersebut, kata Fikser, warga bisa memilih beragam Toko Kelontong yang menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok. Bahkan pula, warga juga dapat memilih lokasi toko yang terdekat dengan domisili rumahnya.

    “Di e-peken tersedia juga produk-produk UMKM, mulai dari fashion, handycraft hingga kuliner. Jadi, warga bisa memilih ambil produknya di toko langsung atau bisa menggunakan jasa antar,” terangnya.

    Baca juga :  Tim Ekspedesi Merah Putih Bentukan Dishut Jatim Menuju Gunung Arjuno

    Bahkan terbaru, Fikser mengatakan, e-peken sudah dilengkapi dengan Rumah Daging yang merupakan hasil kerja sama dengan Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Oleh sebab itu, melalui epeken warga bisa mendapatkan daging segar dan tentu berkualitas.

    “Jadi warga bisa mendapatkan daging segar berkualitas melalui e-peken. Karena Rumah Daging merupakan kerja sama dengan RPH,” imbuhnya.

    Mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya ini menambahkan, pihaknya juga telah mendaftarkan e-peken ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan saat ini sudah berproses. Artinya, e-peken yang menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi kerakyatan pemkot dapat dipertanggungjawabkan.

    “Di e-peken ini pemkot tidak ada ambil untung, hanya sebagai regulator untuk memfasilitasi antara Toko Kelontong UMKM dan konsumen. Jadi, tidak ada dana yang dikelola e-peken,” tukasnya. **

    Reporter : Wetly

    Penulis :

    Editor :

    Redaktur :

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan