SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak,SH, mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Lounching aplikasi surat perintah pencairan dana (SP2D) secara online, paperless & digital signing (OPD), serta evaluasi APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (6/11/2019).
Sistem aplikasi yang di gagas Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Setdaprov Jawa Timur, mendapat banyak pujian dari Pemerintah Pusat terutama Kemendagri. Aplikasi ini yang pertama di Indonesia. Bahkan Kemendagri-pun ketinggalan dengan Pemprov Jawa Timur.
Harapannya, dengan program digitalisasi ini seluruh Jawa Timur akan terkoneksi dan diakses secara realtime. ungkap Sahat Tua Simanjuntak, Wakil Ketua DPRD Jatim kepada wartatransparansi.com, usai acara.
Program digitalisasi yang diluncurkan ini menunjukan keseriusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Jumadi di era transparansi keuangan.
Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya penganggaran saja, tetapi juga ada perbendaharaan yang otorisasi dan pencairannya dilakukan secara konvensional, maka melalui aplikasi SP2D perbendaharaan tersebut lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan dimanapun.
Jadi, program ini sangat menarik sebab bukan saja soal pencairannya melainkan APBD juga bisa di evaluasi secara elektronik (E.Evaluasi).
Ini sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat akan transparansi keuangan dilingkungan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab/Pemkot se Jawa Timur. Dampaknya adalah kebocoran makin bisa ditekan. “Kami mendukung inovasi ini,” ungkap Sahat. (min)