“Kebijakan BBM satu harga, misalnya. Itu adalah upaya negara hadir untuk melindungi masyarakatnya tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Kurator Agung Hujatnikajenong menjelaskan, sisi menarik kolaborasi Goenawan Mohamad dan Hanafi karena dua seniman itu tak hanya berpameran bersama, tapi mereka juga melebur, menghilangkan identitas masing-masing.
Sementara itu, Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, mengamini pernyataan Moeldoko.
Indonesia memang menghadapi situasi yang tidak mudah dalam masalah pengaruh budaya asing. Saat ini, kebudyaan melalui medsos dan media konvensional tidak bisa dibendung.
“Saya kira tantangannya memang sulit, karena tidak ada pijakan bersama dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal seni dan budaya,” ujarnya.
Ia menilai perlu dihidupkan kembali model kebijakan Garis Besar Haluan Negara.
“Saat ini khan mungkin kebijakan pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sinkron, termasuk dalam hal budaya, padahal kebudayaan local adalah kebudayaan nasional,” tuturnya.
Senada, anggota Komisi X DPR, Nizar Zahro, juga mendukung jika penguatan budaya lokal agar tidak hilang karena derasnya arus globalisasi, artinya, kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah dipertahakankan menjadi kultur permanen sehingga tidak terkikir jika ada budaya asing masuk.
Bagaimana mempertahankannya? Dijelaskan Nizar, masing-masing daerah wajib mempertayangkan budayanya dengan cara seperti pameran budaya di daerah untuk menarik wisata domestik dan luar negri. “Pameran juga untuk mengenalkan kepada anak cucu kita,” katanya.
Yang lebih penting lagi, lanjutnya, budaya yang ada di Indonesia harus didaftarkan di Unesco sehingga tidak diklaim bangsa lain, contoh reok ponorogo yang diklaim malaysia, begitu juga nasi padang. “Makanya harus kita daftarkan di UNESCO untuk mempertahankan budaya lokal kita,” sarannya.
Selain itu, Nizar juga menyarankan kepada pemerintah membuat kebijakan kepada seluruh daerah untuk membuat kurikulum budaya di mata pelajaran baik itu tingkat SD, SMP dan SMA dalam rangka mengenalkan kebudayaan.
“Sehingga di masing-masing daerah ada 10 persen kurikulum yang menyangkut kebudayaan,” katanya. (jono)
