SURABAYA (Wartatransparansi com) – Komisi C DPRD Jawa Timur memberikan lampu hijau kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ingin mengajukan penambahan penyertaan modal. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jatim Adam Rusydi usai menggelar rapat Badan Musyawarah DPRD Jatim pada Selasa (27/5/2025).
Hanya saja, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu meminta pihak BUMD agar membuat rencana bisnis yang jelas. Sejauh ini, menurut Adam, dari BUMD-BUMD di Jatim yang akan mengajukan tambahan modal baru PT BPR, selain itu belum ada.
“Bagi BUMD-BUMD yang ingin mendapatkan tambahan penyertaan modal monggo-monggo saja, selama business plan mereka jelas. Jangan minta tambahan modal tapi sampai sekarang kinerjanya tidak jelas,” ujar Adam.
Adam mengatakan, kalau kinerjanya tidak jelas minta tambahan modal, maka DPRD Jatim juga pasti akan memberikan perhatian. Karena itu, ia menuntut BUMD yang ingin mendapatkan tambahan modal agar memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu.
“Kalau sudah bagus kinerjanya, maka DPRD tidak akan keberatan memberikan tambahan modal,” terangnya.
Pernyataan Adam ini didasarkan pada sejumlah anak perusahaan dari BUMD-BUMD tersebut yang kolaps. Ia menilai, situasi ini terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut tak memiliki rencana bisnis yang jelas, manajemen yang kurang baik, dan SDM yang kurang professional.
Adapun beberapa anak perusahaan BUMD Jatim diketahui terancam atau mengalami kesulitan keuangan, seperti PT Kasa Husada Wira Jatim, Gresik Migas yang terancam kolaps.
