SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan Dr. Sri Untari Bisowarno mendorong agar pasangan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan yang lebih maksimal lagi.
Pada 100 hari kinerja beliau sepanjang sesuai yang di canangkan sudah berjalan. Namun ini jangan dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat dengan pengalamannya di Pemerintahan yang cukup lumayan panjang dan tentu sudah tahu bagaimana caranya mengeksekusi mereka yang membandel.
“Secara faktual ini harus diakui bahwa Jawa Barat memiliki sesuatu yang lebih dan antara Gubernur lainnya sangat beda,” Ungkap Sri Untari kepada wartatransparansi.com usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Kamis (22/5/2025).
Pasangan Khofifah Indar Parawansa – Emil Elestianto Dardak dilantik sebagai Gubernur – Wakil Gubernur pada 20 Februari 2025.
Sri Untari mengakui belum bisa mengamati perjalanan Gubernur Khofifah–Wagub Emil Dardak dalam 100 hari secara detil mengingat program yang dicanangkan itu baru sedang berjalan dan kita masih menunggu golnya yang lebih besar. Tapi kalau di Komisi saya semua sudah berjalan.
“Yang perlu di pacu kata Sri Untari adalah bidang pendidikan agar lebih diperhatikan secara serius untuk menghindari kesenjangan antara pendidikan yang berbayar dan yang gratis.
Dalam raker dengan Bappeda beberapa waktu lalu hal ini juga sempat kami tanyakan program subsidi silang. Saat itu kami mendapat jawaban bahwa dalam RPJMD Bu Gub sudah tidak ada. Itu berarti peran serta masyarakat diperlukan dalam hal ini adalah commitee sekolah.
Tetapi saya minta antara commitee sekolah dan kepala sekolah mesti transparan. Dalam merancang RKS (Rencana Kerja Sekolah) wali murid harus dilibatkan. Ini masalah paling krusial. Jangan sampai tiba tiba saja wali muruid di sodori iurannya harus sekian, jadi harus duduk bersama.
Sri Untari mengingatkan kasus kasus terdahulu jangan sampai terulang lagi. Tiga kompunen itu harus ada pembicaraan yang inten.
Sri Untari, yang juga Sekretaris PDI Perjuangan juga memuji bahwa angka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga turun. Menurut saya masih on the track.
Hari ini yang perlu diperhatikan adalah rendahnya daya beli masyarakat. Mereka harus di pompa dengan mengucurkan anggaran APBD.
Hanya masalahnya sekarang ini lagi ada gerakan efisiensi. Banyak hotel kembang kempis, tapi ini Pemerintah pusat yang harus melakukan. (zal/min)
