Surabaya – Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin meminta Ketua TP PKK Kabupaten/Kota semakin memperkuat peran PKK Desa di Jatim. Sebab PKK Desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan dan menggerakkan program prioritas nasional dan Prov. Jatim.
Diantaranya program pencegahan stunting, peningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan.
Desa merupakan daerah yang sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Apalagi desa memiliki dana desa. Karena itu TP PKK Kabupaten/Kota ikut berperan memperkuat PKK di desa. Fungsi controllingnya harus diperkuat, ujarnya saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Progran Prioritas Nasional Provinsi Jawa Timur 2019 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (15/4).
Menurutnya, PKK adalah shadow government yang memiliki tugas yang sama dengan pemerintah. Jika PKK Desa bisa diperkuat maka bisa mensinkronkan program prioritas dalam implementasi 10 program PKK untuk mencegah stunting, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan IPM.
Selain memperkuat PKK Desa, dirinya juga meminta Ketua TP PKK Kabupaten/Kota bersama BKKBN menjadikan Posyandu sebagai pintu masuk utama dan perpanjangan tangan yang tidak hanya sebagai fungsi kontrol dan imunisasi, tetapi bisa untuk pendataan memantau jumlah stunting di daerah masing-masing.
Dijelaskan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui penetapan Proyek Prioritas Nasional Penanggulangan dan pencegahan stunting yang dimulai pada 2017 dengan membentuk tim Intervensi yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga.
Lebih lanjut disampaikannya, pada 2018 proyek ini dilaksanakan secara serempak di 1.000 desa dari 100 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Di Jawa Timur terdapat 11 Kabupaten (110 Desa) yang menjadi sasaran proyek ini. Sedangkan pada 2019 dilaksanakan di 160 Kabupaten/Kota atau 1600 desa.
