Pada 2019, lanjutnya, terdapat 12 Kabupaten (120 desa) di Jatim yang menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting. Antara lain, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, dan Kab. Lamongan.
Menurutnya, peran BKKBN dalam proyek ini pada kegiatan sensitif, yaitu melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan PUP serta melalui pengasuhan/parenting pada kelompok BKB, yang salah satunya adalah Sosialisasi 1000 HPK pada keluarga baduta.
Pada tahun 2019 ini ditargetkan 315.181 keluarga baduta di Provinsi Jatim (terutama di 12 kabupaten sasaran stunting) terpapar 1.000 HPK, katanya.
Terkait peningkatan IPM, Arumi memaparkan, kalau pada saat ini ada 10 kabupaten dengan IPM rendah yaitu 66.51 ke bawah. Sehingga wilayah tersebut diminta menjadi sasaran prioritas penggarapan program dari berbagai sektor agar peningkatan IPM lebih cepat.
7 dari 10 kabupaten dengan IPM terendah tersebut adalah kabupaten prioritas wilayah sasaran Pro PN Pencegahan Stunting Tahun 2019, sehinggga diperlukan sinergitas dan respon yang tepat dan cepat agar peningkatan IPM segera dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, jelasnya.
Karena itu, IPM sangat penting dan harus tinggi, karena ke depan tantangan zaman berbeda. Ditakutkan jika IPM rendah, yang kualitas manusianya lebih tinggi akan menggantikan kita, jelasnya.(ais)
