“Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam kabinet Merah Putih saya mengajak mereka kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan dari korupsi. Itu tekad kami,” kata Presiden Prabowo dalam sambutan saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan. Kepala Negara menekankan bahwa dirinya dan kabinetnya akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba menghalangi kebijakan pro-rakyat.
Masih terngiang di telinga ini, pidato berapi api, Presiden Prabowo memohon dukungan semua pihak dalam membebaskan Indonesia dari ancaman “budaya korupsi”. Bahkan sudah begitu masif sehingga membutuhkan kesadaran bersama, memutus mata rantai penyelewengan dan ketimpangan karena kerakusan penguasa dan pengusaha kompak bersama-sama korupsi, meruntuhkan marwah pemerintah. Bahkan menjatuhkan wibawa negara.
Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan peringatan tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam jajaran pemerintahan. Sebagimana diingatkan kembali dalam amanatnya sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025, Presiden menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran yang merugikan rakyat dan bertekad menegakkan hukum tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.
“Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya peringati semua unsur di semua lembaga: segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, pada Senin (02/06/2025).
Tidak hanya memperingatkan, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi agenda prioritas pemerintahannya.
Kepala Negara menyebut masih terjadi praktik pencurian uang rakyat dan harus segera diberantas demi keadilan dan kesejahteraan bangsa.
“Kekayaan kita sekali lagi sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Dan untuk itu saya bertekad akan menertibkan semua itu. Saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda. Presiden Prabowo turut mengajak kaum muda untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan, menggunakan teknologi sebagai alat kontrol publik, dan tidak ragu melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden.
Upacara Hari Lahir Pancasila tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, komitmen untuk menegakkan keadilan dan membersihkan negara dari praktik korupsi ditegaskan kembali sebagai langkah nyata menuju Indonesia yang lebih bersih, kuat, dan berintegritas.
Masih terngiang di telinga ini, pidato berapi api, Presiden Prabowo memohon dukungan semua pihak dalam membebaskan Indonesia dari ancaman “budaya korupsi”. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting. KPK mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal menjadi pintu masuk dalam pengusutan kasus korupsi lain di Sumut.
“Jadi OTT ini adalah pintu awal, bukan pintu terakhir,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).
Budi mengatakan penyidikan kasus korupsi hasil OTT di Mandailing Natal ini masih berlanjut. Tim penyidik KPK terus mendalami adanya dugaan korupsi yang terjadi pada proyek-proyek lain di Sumut.
“Kita masih terbuka peluang untuk terus mendalami proyek-proyek apa saja yang diduga ada korupsinya, termasuk peran-peran pihak lain, serta terkait dengan aliran-aliran uangnya, pihak-pihak mana saja yang kemudian menikmati aliran-aliran hasil tindak pidana korupsi tersebut. Semuanya masih didalami dan di-tracking,” katanya.
Masih terngiang di telinga ini, pidato berapi api, Presiden Prabowo memohon dukungan semua pihak dalam membebaskan Indonesia dari ancaman “budaya korupsi”.
Presiden Prabowo juga memberikan peringatan kepada para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat. Presiden menyatakan bahwa telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.
