JEMBER, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan arah baru pembangunan daerah dengan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada pola konvensional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gus Fawait mengambil langkah progresif dengan membuka ruang pembiayaan kreatif (creative financing) sebagai instrumen percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan strategis yang digelar di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (13/02/2026).
Dalam agenda itu, Gus Fawait menerima langsung delegasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Pertemuan ini menjadi titik penting bagi Jember untuk menjajaki berbagai skema pendanaan lunak yang selama ini tersedia di pemerintah pusat namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh daerah.
Dalam arahannya, Gus Fawait menyampaikan bahwa Jember harus berani melakukan lompatan besar dan meninggalkan pola pembangunan yang stagnan. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mulai menyusun perencanaan berbasis kredit produktif.
“Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada APBD dan APBN. Ada instrumen pembiayaan yang sah dan produktif yang bisa kita manfaatkan. Tetapi prinsipnya jelas, kita hanya mengambil kredit yang menghasilkan nilai tambah bagi daerah,” tegas Gus Fawait.
Ia secara lugas membedakan antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Menurutnya, kredit konsumtif hanya akan menjadi beban fiskal daerah, sedangkan kredit produktif harus mampu membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pendapatan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Fokus jangka pendek diarahkan pada pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSD) agar bertransformasi menjadi pusat rujukan yang mandiri secara finansial. Data kinerja rumah sakit di Jember menunjukkan tren positif, dengan angka keterisian tempat tidur yang tinggi serta lonjakan pendapatan signifikan dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar per bulan.
