JAKARTA, WartaTransparansi.com – Ketahanan ekonomi nasional kembali mendapat pengakuan internasional. Moody’s Investors Service mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat, kebijakan yang kredibel, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas makro di tengah dinamika global.
Afirmasi ini didorong oleh sejumlah faktor utama, antara lain kekayaan sumber daya alam, bonus demografi yang menguntungkan, serta konsistensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan secara hati-hati dan berkelanjutan. Penilaian tersebut sekaligus menegaskan kepercayaan lembaga pemeringkat terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
“Keputusan Moody’s menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan fiskal,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, di Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Fundamental ekonomi nasional dinilai tetap solid. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 5,39 persen pada kuartal IV 2025, tertinggi sejak pandemi Covid-19, dengan pertumbuhan tahunan 5,11 persen sepanjang 2025. Dari sisi fiskal, defisit APBN terjaga di bawah ambang batas 3 persen, sementara rasio utang pemerintah berada di kisaran 40 persen terhadap PDB.
Menanggapi catatan outlook dari Moody’s, Haryo menyatakan pemerintah optimistis berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan yang tengah diimplementasikan akan menjawab kekhawatiran yang ada. Salah satunya melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang telah memiliki dasar hukum kuat melalui UU Nomor 1 Tahun 2025 dan UU Nomor 16 Tahun 2025.
Danantara diposisikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan di luar APBN, sementara program prioritas nasional tetap dibiayai melalui anggaran negara. Skema ini dinilai menjaga disiplin fiskal sekaligus membuka ruang pembiayaan alternatif yang berkelanjutan tanpa membebani APBN.
Komitmen fiskal pemerintah juga tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 sebesar 2,92 persen, serta target defisit 2,68 persen pada APBN 2026. Salah satu program prioritas yang dibiayai APBN adalah Program Makan Bergizi Gratis, yang telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat, mengoperasikan 22.091 dapur komunitas, dan menciptakan lebih dari 1 juta lapangan kerja.
Di sektor pasar modal, reformasi struktural terus dipercepat melalui peningkatan minimum free float menjadi 15 persen, penguatan transparansi kepemilikan manfaat, serta percepatan demutualisasi bursa. Regulasi pendukung dijadwalkan terbit Maret 2026.
“Komunikasi kebijakan menjadi kunci. Danantara dan perbankan nasional perlu terus menjelaskan kepastian arah fiskal dan moneter Indonesia kepada lembaga pemeringkat global,” pungkas Haryo. (din/ais)
