Surabaya, WartaTransparansi.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi komoditas dan iklim investasi berkelanjutan untuk menghadapi dinamika global yang kian kompleks.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menjadi keynote speaker dalam seminar Jatim Talk yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jawa Timur bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, yang berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian. Meski demikian, ia menilai Jawa Timur masih memiliki modal kuat dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33 persen (year on year) pada 2025.
“Tekanan tentu ada, tapi peluang tetap terbuka melalui sumber pertumbuhan baru, penguatan investasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” ujar Khofifah dalan siaran pers yang diterima har ini, Jumat (3/4/2026)
Khofifah menekankan bahwa ketahanan ekonomi daerah harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor serta langkah adaptif. Ia juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara yang ditopang kerja sama perdagangan antar daerah dan percepatan hilirisasi industri.
Selain itu, sektor pangan disebut menjadi kunci utama menghadapi ketidakpastian global. Jawa Timur, lanjutnya, saat ini menjadi salah satu provinsi dengan ketahanan pangan terbaik sekaligus penopang pasokan nasional hingga ekspor.
“Penguatan sektor pangan harus didukung ketersediaan lahan, distribusi yang baik, dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.
Seminar Jatim Talk mengangkat tema penguatan daya saing melalui hilirisasi komoditas unggulan dan investasi berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur serta rangkaian menuju East Java Economic Forum (EJAVEC) 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia Jawa Timur turut menyerahkan buku laporan perekonomian yang memuat sejumlah rekomendasi kebijakan, antara lain percepatan investasi hilirisasi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, serta digitalisasi fiskal dan sistem pembayaran. (a.istighfarin)
