Sidoarjo, Wartatransparansi.com — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekan seluruh kepala daerah di Jatim untuk tidak sekadar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, tetapi serius menuntaskan setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai syarat mutlak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penegasan itu disampaikan Khofifah saat menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2025 bersama 36 kabupaten/kota kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Senin (30/3). Sementara dua daerah lainnya, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Sumenep, telah lebih dulu menyampaikan laporan.
Menurut Khofifah, penyerahan LKPD bukan sekadar agenda administratif tahunan, melainkan indikator nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“LKPD ini menunjukkan bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dari program-program yang sudah dijalankan oleh masing-masing pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dokumen LKPD yang diserahkan memiliki karakteristik beragam, mulai dari yang tipis hingga tebal. Namun substansi utama tetap sama, yakni sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Khofifah menjelaskan, penyusunan LKPD 2025 telah melalui berbagai tahapan, termasuk reviu inspektorat dan pemeriksaan interim oleh BPK. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah tidak menunda perbaikan dan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kalau tindak lanjut dari catatan hasil pemeriksaan bisa dimaksimalkan, maka seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur akan bisa mencapai WTP,” tegasnya.
Selain menyoroti tata kelola keuangan, Khofifah juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berpotensi berdampak hingga ke level lokal. Ia menyinggung potensi gangguan distribusi energi dan bahan pokok, termasuk LPG.
“Dampak global bisa merembet ke nasional hingga lokal. Yang harus kita mitigasi di antaranya kelangkaan LPG,” katanya.
Untuk itu, ia meminta kepala daerah memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok, terutama pasca-Idul Fitri, guna memastikan stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga di masyarakat.
“Proaktif dari seluruh kepala daerah sangat penting untuk memastikan ketersediaan aman dan distribusi berjalan lancar,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Khofifah juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sekaligus memohon maaf lahir dan batin.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK mencakup tiga aspek, yakni pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Ia menyebutkan, opini atas laporan keuangan ditentukan berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku,” jelasnya.
Yuan menambahkan, proses audit tidak dilakukan terhadap seluruh transaksi, melainkan menggunakan metode uji petik berbasis risiko.
“Dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, kami menerapkan audit berbasis risiko untuk menentukan sampel pemeriksaan,” pungkasnya. (*)
