Mojokerto, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus memprioritaskan program unggulan yang berbasis pada masyarakat dan efisiensi anggaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Langkah ini sebagai upaya menyusun arah pembangunan yang partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat sekaligus merupakan wujud keterbukaan demokrasi serta sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si., menyampaikan Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini sebagai upaya menyusun arah pembangunan yang partisipatif, transparan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan wujud keterbukaan demokrasi sekaligus sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan daerah.
“Melalui Musrenbang, kita menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan pemerintah daerah, provinsi, hingga nasional,”jelas Bambang Eko W.
Menurut Kepala Bappeda, penyusunan RKPD 2027 telah melalui berbagai tahapan, mulai dari Musrenbang desa pada Januari 2026, evaluasi perencanaan, Musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, hingga forum perangkat daerah. Puncaknya, Musrenbang tingkat kabupaten digelar saat ini di pendopo Graha Maja Tama.
Dijelaskan RKPD sendiri merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat prioritas pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaan selama satu tahun.
Adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 di antaranya mempertajam indikator kinerja, menyelaraskan prioritas pembangunan dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta melakukan verifikasi usulan masyarakat dan pokok pikiran DPRD.
Dalam forum tersebut, dipaparkan bahwa proyeksi belanja daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2027 mencapai Rp 2,61 triliun. Sementara total kebutuhan anggaran pembangunan mencapai Rp 4,07 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 1,45 triliun.
Rincian usulan pembangunan meliputi 496 usulan desa dengan anggaran Rp 388 miliar, 92 usulan lembaga sebesar Rp 57 miliar, 504 pokok pikiran DPRD senilai Rp183 miliar, serta usulan perangkat daerah yang mencakup 92 program, 532 kegiatan, dan 1.488 sub kegiatan dengan total anggaran Rp3,44 triliun.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah akan mengedepankan efisiensi anggaran, memprioritaskan belanja wajib dan program unggulan, serta memperkuat pendekatan money follow program prioritas. Selain itu, skema pembiayaan alternatif melalui creative financing juga akan didorong.
Secara terpisah Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra yang hadir pada kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen pembangunan yang partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan gagasan dan masukan demi penyempurnaan rencana pembangunan daerah ke depan,” tegas Gus Barra, panggilan akrab Bupati Mojokerto.
Gus Barra menekankan pentingnya inovasi di tengah keterbatasan anggaran, terutama dengan memanfaatkan potensi di luar APBD seperti CSR (Corporate Social Responsibility).
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Kita harus kreatif dan inovatif, termasuk memaksimalkan CSR untuk membantu masyarakat, seperti penanganan rumah tidak layak huni,” tegasnya.
Gus Barra juga menyampaikan sejumlah isu strategis pembangunan tahun 2027, di antaranya peningkatan akses pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, penguatan ekonomi daerah, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik. Selain itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga APBD Tahun Anggaran 2027.
“Melalui forum ini, kita berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto,” pungkas Bupati Mojokerto.
Kegiatan tersebut selain dihadiri Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., juga dihadiri jajaran DPRD, kepala perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.(*)
