Mojokerto, WartaTransparansi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah di ruang rapat Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto.
Kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memetakan potensi dampak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terhadap stabilitas ekonomi nasional hingga daerah, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur
Dalam kajian yang disusun Bappeda, konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan terhadap perekonomian global yang berdampak langsung pada Indonesia, seperti meningkatnya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menurunnya investasi dan aktivitas ekspor.
Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa, menegaskan, pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” tegas Barra, panggilan akrap Bupati, dikonfirmasi Sabtu (28/3/2026).
Bupati juga mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data akurat. Selain itu, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif.
Dijelaskan dari sisi sektoral, dampak konflik global diperkirakan akan menekan industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan risiko pengangguran, serta memperbesar angka kemiskinan.
Di tingkat daerah, tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah, penurunan transfer ke daerah, serta pergeseran prioritas kebijakan menuju stabilisasi harga dan bantuan sosial.
Menurut Gus Barra Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui monitoring harga secara berkala dan penguatan rantai pasok, serta menjaga ketahanan energi dengan mendorong efisiensi di seluruh sektor.
Bupati Mojokerto mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dan bekerja secara cepat, tepat, dan terukur. Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat kita jaga di tengah tantangan global,”pungkasnya.(*)
