SURABAYA – Di tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama akibat konflik antara Iran dan Israel yang melibatkan Amerika Serikat, kondisi ekonomi Jawa Timur dinilai masih relatif lebih kuat dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Berdasarkan hasil simulasi Bappenas, dampak gejolak global tetap dirasakan oleh Jawa Timur, namun tidak seberat daerah lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah diingatkan untuk tidak lengah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan bahwa capaian ekonomi Jawa Timur pada tahun lalu berada di atas rata-rata nasional. Salah satu indikatornya adalah kinerja ekspor yang tumbuh lebih dari 16 persen, sementara impor justru mengalami penurunan sekitar 2,75 persen.
“Biasanya kita surplus perdagangan dalam negeri, tapi saat ini kita juga mampu mencatat surplus perdagangan internasional,” ujar Emil usai mengikuti diskusi publik di Gedung Negara Grahadi, Rabu petang (25/3/2026).
Meski demikian, Emil menekankan bahwa kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur masih berada pada kisaran sekitar 10 persen. Artinya, sektor ekspor belum menjadi faktor dominan, namun tetap harus dijaga agar tidak mengalami penurunan signifikan.
“Kita harus tetap hati-hati agar tidak terjadi penurunan yang tajam. Stabilitas ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, para bupati dan wali kota juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber, termasuk dari Bappenas dan akademisi dari Universitas Airlangga. Tujuannya adalah memperkuat kesiapan daerah dalam mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi lokal.
Emil mengungkapkan, beberapa langkah strategis yang perlu diwaspadai antara lain potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kemungkinan penimbunan LPG, serta gejolak harga pangan. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Pengawasan harus diperketat, terutama untuk mencegah spekulan yang mencoba memanfaatkan situasi global ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Emil menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah membuka data secara transparan terkait kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut, Indonesia memiliki keunggulan pada komoditas lain seperti batu bara dan kelapa sawit, yang dapat menjadi penyeimbang terhadap kenaikan harga minyak dunia.
“Kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan sawit bisa memberikan tambahan penerimaan negara, sehingga beban dari sektor migas bisa ditekan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk bergerak cepat dalam mendeteksi potensi gangguan di lapangan.
Sementara itu, Emil tidak menampik adanya kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan kenaikan harga LPG. Berdasarkan pemantauan bersama pelaku usaha migas, isu tersebut mulai mencuat di berbagai media.
“Kami terus memantau perkembangan LPG ini agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” pungkasnya. (*)
