SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Ratusan buruh di Jawa Timur gelar aksi menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (13/6/2024).
Dalam aksinya, buruh menuntut agar Tapera tidak dilaksanakan dan dicabut. Sebab, program yang seharusnya dirancang untuk kesjahteraan rakyat justru menjadi beban baru.
Karena itu, kata koordinator aksi Khoirul Anam, buruh menilai bahwa Tapera bukanlah solusi efektif untuk membantu buruh membeli rumah. Sebaliknya, Tapera hanya menambah beban keuangan mereka di tengah gaji yang sudah dipotong dan harga bahan pokok melambung tinggi.
Kebijakan Tapera diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024, dinilai memberatkan buruh karena upah di Jawa Timur yang masih rendah. Program ini, membebankan 2,5% dari gaji buruh dan 0,5% dari pengusaha tanpa adanya bantuan iuran dari pemerintah.
Kebijakan ini, kata Khoirul, semakin membebani biaya hidup buruh, terutama dengan daya beli yang turun 30% dan upah minimum yang sangat rendah akibat UU Cipta Kerja.
“Tapera, yang seharusnya bersifat sukarela, kini menjadi tabungan yang memaksa. Bahkan, kepesertaan dalam Tapera selama puluhan tahun belum cukup untuk membeli rumah,” katanya.
Aksi buruh ini menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebab, sebelum-sebelumnya kasus lain seperti Taspen, Jiwasraya, dan Asabri juga gagal dikelola dengan baik. Bahkan, berujung pada korupsi dana rakyat.
Para buruh juga membentangkan sejumlah poster bertuliskan, “Taspen Asabri dan Jiwasraya aja dikorupsi, serius mau Tapera”. Ada juga poster bertulis, “Pemerintah kalau niatnya cuman ngumpulin duit rakyat mbok ya dari awal ngomong aja open donasi”. (*)
