SURABAYA (Wartatransparansi.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku, merayu ke sejumlah pabrik yang krisis untuk menunda melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada buruhnya. Sebab begitu PHK akan berdampak menambah jumlah keluarga miskin.
“Begitu seorang buruh kena PHK maka bisa terjun bebas ke ranah kemiskinan. Yang menanggung bukan hanya yang terkena PHK, tetapi kakek, nenek, ayah, ibu, anak, istri suami jadi miskin,” katanya dalam Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2023 sekaligus Halal Bihalal, yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di Panasonic Manufacturing Indonesia, Pekayon, Senin (1/5/2023).
Hadir dalam acara itu antara lain, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Pemilik PT Panasonic Gobel Arif Rachmat Gobel, Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Mr Tomonobu Otsu, Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasyid, Ketua Umum DPN APINDO Haryadi, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Ketua Umum KSPSI 1973 Serta Ginting, serta para pekerja PT Panasonic Manufacturing Indonesia.
.
Dia mengaku sudah blusukan ke sejumlah pusat usaha seperti pabrik tekstil, sepatu, garmen. “Sampai saya juga beritahu ke Bu Menaker supaya ada kompromi yang berkaitan dengan salary khusus,” tuturnya.
Menurut dia, para pekerja dan buruh yang termasuk penduduk usia produktif seperti sandwich. Para angkatan kerja dan buruh sebagai daging isi di tengah, kemudian dihimpit oleh dua roti di atas dan di bawahnya.
“Artinya ketika dia bekerja harus menghidupi generasi di atasnya mulai dari kakek, nenek, ayah ibu. Ke bawah dia bertanggung jawab pada anak, istri atau suami. Sehingga dia seperti sandwich, daging di tengah, dihimpit oleh dua roti di atas dan di bawah,” jelasnya.
Jaminan sosial
