SURABAYA (Wartatransparansi.com) Jelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, warga dari berbagai wilayah di Kota Surabaya secara serentak melaksanakan kerja bakti massal. Namun, saat Wali Kota Eri melakukan sidak, dia terkejut melihat tumpukan sampah berbagai jenis.
Tingginya intensitas kerja bakti, membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya kewalahan dalam menangani tumpukan sampah sisa. Khususnya dari wilayah yang belum terdaftar dalam aplikasi Surabaya Bergerak.
Sebabnya, sejumlah Rukun Warga (RW) diketahui tidak melaporkan jadwal kegiatan kerja bakti melalui sistem Surabaya Bergerak. Sampah yang dihasilkan tidak bisa langsung diangkut. Kondisi ini menyebabkan penanganan sampah baru dapat dilakukan beberapa hari setelah kegiatan selesai.
Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RW 4, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, pada Rabu (30/7/2025). Dalam sidaknya, ia menyatakan terkejut dengan jenis sampah yang dikumpulkan warga.
“Kalau hasil kerja bakti kan perantingan, endapan (lumpur) selokan. Tapi ini yang dibuang kasur, meja, kursi, kemudian kayu-kayu. Itukan sebetulnya bebannya masyarakat,” kata Eri.
Ia menegaskan bahwa jenis sampah seperti lemari dan kasur semestinya menjadi tanggung jawab warga, bukan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kalau mereka melakukan pembongkaran, itu dilakukan sendiri pembuangan (sampahnya) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Jadi (sampah) yang diambil pemerintah kota adalah sampah rumah tangga,” bebernya.
Agar kejadian serupa tidak terulang, Eri menyampaikan tiga poin evaluasi yang akan diterapkan. Pertama, setiap RW yang hendak menggelar kerja bakti diimbau untuk mendaftarkan kegiatan melalui aplikasi Surabaya Bergeram. Sistem ini akan membantu mengorganisasi jadwal dan memudahkan pemantauan oleh Pemkot.
“Misal masuk (daftar) di minggu pertama, kedua atau ketiga bulan Agustus. Tapi kalau ternyata di Minggu pertama sudah penuh, maka dia masuknya di Minggu kedua. Maka jangan kerja bakti di Minggu pertama,” tegasnya.
