SURABAYA, WartaTransparansi.com – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur bergerak cepat. Pekan ini, Pansus memastikan akan memanggil Bank Jatim untuk membedah kinerja dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menguji keberpihakannya terhadap pelaku UMKM.
Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menegaskan pihaknya tidak ingin gegabah dalam mengambil kesimpulan. Pansus tengah memperdalam data dan membandingkan performa BUMD Jawa Timur dengan sejumlah provinsi lain.
“Kita dalami apakah kinerja BUMD Jatim sudah optimal. Mulai dari dividen untuk PAD, biaya operasional, sampai dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, khususnya UMKM,” ujar mantan Walikota Kediri dua periode di Gedung DPRD Jatim, Senin (23/2/2026).
Secara laporan tahunan, kinerja Bank Jatim dinilai relatif baik sebagai bank daerah. Namun, Pansus ingin memastikan fakta di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah komposisi kredit.
“Jangan sampai kredit konsumtif lebih dominan. Kredit produktif untuk UMKM harus lebih besar,” tegas Abdullah.
Dibandingkan Jateng, Jabar hingga DKI
Pansus juga membandingkan tata kelola BUMD Jawa Timur dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga DKI Jakarta. Salah satu contoh yang disorot adalah pengelolaan Jamkrida di Jawa Tengah yang lebih fokus menjamin kredit UMKM.
“Jamkrida itu lahir membantu UMKM yang tidak bankable. Kalau lebih banyak menjamin kredit konsumtif multiguna, itu kehilangan rohnya,” katanya.
Tak hanya Bank Jatim, Pansus berencana memanggil jajaran direksi hingga anak perusahaan BUMD untuk memetakan arah kebijakan ke depan.
Politisi Partai Nasdem menjelaskan, Bank Jatim tercatat sebagai penyumbang dividen terbesar bagi Pemprov Jatim. Tahun lalu, bank daerah tersebut menyumbang sekitar Rp440 miliar dari total laba Rp1,28 triliun. Sementara BUMD lain seperti Petrogas Jatim Utama hanya menyumbang sekitar Rp40–50 miliar.
Di tengah berkurangnya dana transfer pusat yang disebut mencapai Rp6 triliun, BUMD dinilai harus bekerja lebih keras menopang PAD.
“Kalau PAD besar, persoalan seperti jalan rusak bisa lebih cepat diselesaikan,” ujarnya.
Evaluasi Komisaris dan Direksi
Pansus juga menekankan pentingnya profesionalisme di tubuh BUMD. Posisi komisaris dan direksi, kata Abdullah, harus diisi figur yang benar-benar bekerja dan memberi kontribusi nyata.
“Komisaris itu harus sungguh-sungguh. Jangan hanya parkir. Kalau tidak bekerja, lebih baik tidak usah dipakai,” tegasnya.
Pansus berharap evaluasi ini melahirkan rekomendasi strategis agar BUMD Jawa Timur tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berlari lebih cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)
