Ia melanjutkan, perlu diingat ada uang muka dan pembayaran PBB yang juga telah dibayar pembeli, soal sertifikat yang diminta juga kan sudah.
“Terkait hal tersebut bagaimana klien saya bisa mengembalikan sertifikat ke penjual?sedangkan uang muka sudah diserahkan melalui klien saya sebagai notaris yang ditunjuk bank Jtrust dan yang disepakati untuk mengurus oleh penjual maupun pembeli, sehingga jika sertifikat diserahkan ya malah pembeli nanti yang mempermasalahkan dan minta pertanggung jawaban klien kami, dan kalau memang jual beli ingin terlaksana tidak perlu lah sertifikat diminta kembali malah yang penting penjual (Itawati) harus dihadirkan, “tutup Ronald
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam surat dakwaan disebutkan perkara ini berawal saat Hardi Kartoyo berniat menjual tiga bidang tanah dan bangunan kepada Tiono Satria Dharmawan pada 2017. Ketiga SHM atas nama Itawati Sidharta yang berlokasi di Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya tersebut sesuai kesepakatan dijual dengan harga Rp 16 miliar.
Untuk memproses jual-beli antara Hardi Kartoyo dan Tiono Satrio, diperlukan sejumlah perubahan dalam perjanjian, diantaranya perubahan sampul sertifikat yang lama (gambar bola dunia) menjadi gambar Garuda. Untuk merubah tersebut perlu tanda tangan pemilik tanah.
Kemudian sesuai dakwaan, notaris Edhi Susanto dituding telah memalsukan tanda tangan tersebut. Atas perbutannya, notaris Edhi Susanto didakwa pasal 263 ayat (1) KUHP.nbd
