Sabtu, 22 Juni 2024
28 C
Surabaya
More
    Jawa TimurSurabayaIzin RHU Dialihkan, Hiperhu Pertanyakan Kesiapan Pemprov Jatim dan Berharap Pelaku Usaha...

    Izin RHU Dialihkan, Hiperhu Pertanyakan Kesiapan Pemprov Jatim dan Berharap Pelaku Usaha Dikumpulkan

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Kewenangan perizinan 420 Rekreasi Hiburan Umum (RHU) yang selama ini ditangani Pemkot Surabaya, telah dialihkan kepada Pemprov Jatim. Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Surabaya mempertanyakan kesiapan Pemprov Jatim, dan berharap agar semua pelaku usaha dikumpulkan, sehingga pelaksanaan kebijakan ada harmonisasi dan tersinkronisasi di lapangan.

    Diketahui, selama ini pelayanan secara online berbasis teknologi informasi telah diterapkan Pemkot Surabaya. Utamanya pelayanan terkait perizinan yang tidak hanya memudahkan pemohon, tetapi membuat alur perizinan jadi lebih transparan.

    Sebab, dalam proses perizinan, semua berbasis online dengan aplikasi mobile. Masyarakat bisa mengakses langsung melalui Surabaya Single Window di ssw.surabaya.go.id, juga bisa memonitor sendiri sampai di mana kemajuan perizinannya.

    Artinya, dalam proses perizinan itu, ada transparansi dalam pelayanan. Bahkan, pemkot juga menyediakan keamanan pakta integritas. Membangun jaringan. Itu semua demi memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat. Dan, kalau ada masyarakat yang kurang puas dalam pelayanan, bisa langsung mengadu ke Media Center Surabaya.

    Namun, kemudahan dan transparansi pelayanan yang dikembangkan Pemkot Surabaya sejauh ini, ternyata tidaklah cukup berarti. Itu menyusul adanya kebijakan dari pemerintah pusat. Yakni, peralihan kewenangan perizinan 420 RHU di Surabaya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peralihan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Baca juga :  Jumlah Hewan Kurban Capai 434.843 Ekor, Indikasi Ekonomi Masyarakat Jatim Meningkat

    Mengutip surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Surabaya yang ditujukan kepada Ketua Hiperhu Surabaya. Surat perihal ‘Peralihan Kewenangan Perizinan’ tertanggal 27 Juli 2022 yang diteken Kepala DPMPTSP, Dewi Soeriyawati menyebutkan, pengalihan kewenangan perizinan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melalui sistem Online Single Submission (OSS).

    Menurut Dewi Soeriyawati, sesuai PP tersebut, terdapat pengaturan pembagian wewenang beberapa kegiatan usaha yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

    “Semua sudah diatur dalam PP. Untuk itu, surat yang sudah kami kirimkan ke Hiperhu hendaknya disampaikan kepada para pelaku usaha rekreasi hiburan umum di Surabaya,” katanya.

    Dengan surat itu, lanjut Dewi, agar semua pelaku usaha di Surabaya mengetahui bahwa perizinan yang semula diterbitkan Pemkot Surabaya, saat ini sudah beralih kewenangannya ke Pemprov Jatim.

    Sejumlah pelaku usaha RHU yang dihubungi, mengaku belum melakukan pengurusan izin ke Pemprov Jatim. “Kami belum tau, apakah pengurusan izin tambah susah atau sebaliknya, semakin mudah. Sebab, izin kami masih berlaku, belum waktunya ngurus lagi, ” kata Andi.

    Baca juga :  Keren! 330 Pasangan Ikut Pembekalan Isbat Nikah, Pemkot Surabaya Siapkan Pesta Kebun

    Sedangkan Edison mengaku, pihaknya belum mengerti mengapa usaha seperti  Golf, Biliar, Bowling, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, masuk katagori berbasis risiko.

    “Kalau dikatakan usaha biliar adalah usaha berbasis risiko, saya jadi bertanya-tanya, risikonya di mana. Sebab, saat pandemi Covid-19, semua tempat RHU menjalankan aturan sesuai petunjuk dari Pemkot Surabaya. Protokol kesehatan ketat, semua kami lakukan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Hiperhu Surabaya, George Handiwiyanto mengatakan, semua pelaku usaha di Surabaya sudah tau dengan adanya pengalihan kewenangan perizinan RHU dari sebelumnya di Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim.

    Pengusaha, katanya, mungkin tidak mempermasalahkan. Sebab, untuk mengurus izin, bisa dilakukan secara online. “Lewat online, kita bisa print sendiri surat izinnya. Khan mudah,” ujarnya, Rabu (24/8/2022).

    Hanya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kesiapan Pemprov Jatim. Sebab, RHU itu tidak cuma ada di Surabaya, tetapi se Jawa Timur. “Misal ada kendala dalam pengurusan izin, apakah pelaku usaha di Banyuwangi harus ke Surabaya. Ini yang perlu kejelasan. Sebab, selama ini tidak ada sosialisasi, tau-tau pemkot mengirim surat pemberitahuan ke Hiperhu tentang adanya pengalihan kewenangan perizinan ke pemprov,” katanya.

    Sebenarnya, masih kata George, pihaknya merasa prihatin. Sebab, meski di era otonomi daerah, tetapi masih ada pengalihan kewenangan perizinan seperti ini.

    Baca juga :  Disdukcapil Surabaya Ancam Blokir 42.804 KK

    “Saya jadi bertanya-tanya, apakah karena Pemkot Surabaya dianggap tidak mampu melayani perizinan sehingga kewenangannya dialihkan,” tukasnya.

    Selain itu, Gerorge juga mengatakan, masih ada ganjalan permasalahan jika izin sudah ditangani Pemprov Jatim. Yakni, bagaimana soal pengawasan RHU. Apakah masih menjadi tanggung jawab Surabaya atau daerah bersangkutan. Logikanya, siapa yang mengeluarkan izin, maka pengawasan itu melekat pada pemberi izin.

    “Nah, ini harus jelas semua. Karena itu, kami berharap, pemprov mengumpulkan semua pelaku usaha. Ini untuk harmonisasi, agar semua kebijakan tersinkronisasi. Jadi, kami berharap betul, kumpulkan semua pelaku usaha, sosialisasikan kebijakan yang ada, sehingga semuanya bisa sejalan,” harapnya.

    Menyinggung soal pajak dari RHU, George menjelaskan, selama ini Pemkot Surabaya hanya mengambil pajak makanan dan minuman.

    “Ngurus izin RHU khan gratis. Pemkot hanya ngambil pajak makanan dan minuman. Karena itu, kalau anggota DPRD beranggapan bahwa potensi PAD sebesar Rp102,2 miliar bisa melayang, itu malah di luar logika. Bagaimana potensi PAD bisa hilang, sementara pajak makanan minuman masih menjadi hak pemkot. Lain ceritanya kalau pajak makananan minuman itu diambil pemprov. Yang dialihkan itu khan hanya kewenangan perizinannya, bukan pungutan pajaknya,” kata George. (*)

    Reporter : wetly

    Sumber : WartaTransparansi.com

    COPYRIGHT © 2022 WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan