SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Pemkot Surabaya menetapkan tujuh lokasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menjelaskan, terdapat tujuh lokasi yang memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Masyarakat yang ketahuan melanggar KTR, terancam didenda minimal Rp250 ribu dan maksimal Rp50 juta, hingga pencabutan izin usaha.
Adapun tujuh lokasi KTR yang sudah ditetapkan Pemkot Surabaya, yakni; sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.
Untuk itu, sebut Nanik, Pemkot Surabaya tidak main-main di dalam menegakkan Perda. “Jika kedapatan melanggar, akan dikenakan sanksi perorangan berupa denda administrasi Rp250 ribu dan atau paksaan kerja sosial. Sedangkan bagi instansi/pelaku usaha, akan diberikan sanksi mulai teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi Rp500 ribu sampai Rp50 juta, bahkan pencabutan izin,” tandasnya, Jumat (12/8/2022).
Menurut dia, menerapkan Perda KTR di Surabaya juga membutuhkan peran serta dari seluruh masyarakat. Yakni, berupa sumbangsih pemikiran dan penyebarluasan informasi tentang Perda dan Perwali KTR.
“Seperti mengingatkan setiap orang yang melanggar dan melaporkan pelanggaran ke Pimpinan KTR atau Satgas KTR,” ujarnya.
Ia mengatakan, bahwa tujuan diterapkannya Perda KTR di Surabaya adalah untuk melindungi masyarakat, terutama perokok pasif. Juga, untuk mencegah perokok pemula dan menurunkan angka kesakitan atau kematian akibat asap rokok.
“Ya, termasuk mewujudkan kualitas udara yang bersih tanpa paparan asap rokok,” katanya.
Untuk diketahui, Perda No 2 Tahun 2019 tentang KTR, mencabut Perda No 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (KTR dan KTM). Perda No 2 Tahun 2019 tersebut, kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. (wt)