KEDIRI (WartaTransparansi.com) – Sebagai upaya mengatasi kredit yang macet, Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK).
Upaya ini dilakukan oleh BPR DPRD Kota Kediri Setelah berjuang untuk mengumpulkan kembali tunggakan beberapa nasabahnya sejak tahun 2016 hingga 2019.
Padahal, pada 9 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah memvonis dua terdakwa yakni Indra Harianto, S.E. selaku mantan Account Officer (AO) Marketing Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kota Kediri dan Ida Riyani selaku penerima fasilitas kredit dari PD BPR Kota Kediri hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Kediri senilai Miliaran Rupiah pada tahun tersebut.
Direktur Utama BPR Kota Kediri, Popy Setyaningrum, menjelaskan, kasus ini bermula sebelum era kepemimpinanya. Saat ini sebagai pimpinan, dirinya berkomitmen melakukan pembenahan di BPR dari semua proses perbaikan buntut dari adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dalam penyaluran kredit di BPR Kota Kediri tahun 2016.
Dimulai dari perbaikan Sumberdaya Manusia (SDM), maupun Teknologi Informasi (IT). Lalu proses dan prosedur baik dalam perkreditan maupun operasional karena diawasi secara langsung beberapa lembaga, utamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). kemudian disisi bisnis pihaknya menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan berupa SKK.
” Jadi SKK ini dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021, ada 10 debitur tertagih hingga sekarang Rp 571 juta pada SKK pertama. Kemudian pada SKK kedua ada 53 debitur sekitar Rp 5,9 Miliar masih dipanggil 12 debitur dan baru masuk Rp 55 juta. Maka langkah-langkah kami untuk memperbaiki kredit selain kita juga penagihan secara rutin yang biasa kita tangani juga kita bekerjasama dengan kejaksaan maupun kita ada gugatan,” ujarnya, Rabu (25/5/2022).
Lanjut Popy, mengatakan, berkat adanya sejumlah pembenahan yang telah dilakukan dibawah kepemimpinanya kini BPR Kota Kediri per Maret memperoleh laba sebesar Rp 305 Juta. Sehingga visi dan misi BPR untuk menyelamatkan beberapa aset negara sangat didukung oleh Kejaksaan Kota Kediri.
Kepala BPR Kota Kediri yang mulai menjabat pada tahun 2020 menambahkan, pihaknya akan selalu berusaha untuk koperatif dan berkomitmen dalam rangka penyidikan hingga proses perkara tuntas, agar sejumlah nasabah maupun calon nasabah bisa percaya kepada usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri.
“Karena BPR ini 100% miliknya Pemkot, saya berharap bisa memulihkan kepercayaan beberapa yang menabung di kami,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kota Kediri, Novika Muzairah Rauf S.H menyampaikan, perkara kredit macet di BPR Bank Kota Kediri yang merugikan negara hingga Rp 2,4 miliar masih bergulir, bahkan saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan.
Setelah melihat fakta persidangan, sehingga pada tanggal 13 Mei 2022 untuk perkara BPR Bank Kota Kediri masuk tahap ke penyidikan untuk mencari para tersangka baru.
” Kita telah meningkatkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan untuk kasus BPR Kota Kediri tahun 2016. Dari hasil pengembangannya, kami telah menetapkan dua orang tersangka atas nama Ida Royani Suwarno dan Indra Haryanto yang kita melakukan penyidikan pada tahun 2021,” ucapnya.
Menurut Novika, pada tahun 2022, pihaknya masih mencari tersangka baru dugaan kasus tindak pidana korupsi
kredit macet yang dialami oleh PD BPR Kota Kediri, dari hasil pengembangan kasus dari tahun 2021 lalu.
” kronologi kejadian pada saat terjadi pada tahun 2016. Jadi debitur marketing sampai melakukan rapat dengan komite kredit tanpa didukung dengan data terkait penghasilan debitur untuk mengukur kemampuan membayar. Selain itu sertifikat yang dijadikan jaminan masih terikat dengan pihak lain, perkara ini sudah ditangani oleh Kejari Kota Kediri kasus yang terjadi pada masa kepemimpinan direktur lama yaitu pada tahun 2016,”urainya.
Terakhir, pimpinan korps Adhyaksa ini menambahkan, sebagai bentuk upaya mendukung dan menuntaskan kasus perkara, Bank milik Pemkot Kediri ini bekerja sama dengan kejari mengeluarkan surat kuasa khusus ditujukan kepada sejumlah nasabah yang kreditnya macet selama bertahun-tahun.
” kemarin ada sekitar 53 SKK untuk masalah kredit di bank BPR jadi walaupun kami ada SKK juga dengan BPR untuk melakukan penyelamatan keuangan negara kami juga tetap menaikkan jika memang ada temuan lanjutan dari perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2016,”pungkasnya.
Untuk diketahui, menurut sumber informasi yang beredar, unit seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Kediri beberapa hari lalu telah memeriksa delapan saksi.
Sehingga menimbulkan pertanyaan baru, apakah akan ada tambahan tersangka yang akan ditetapkan Korps Adhyaksa terkait dugaan korupsi di BPR Kota Kediri tahun 2016 perihal dugaan adanya penyimpangan dalam penyaluran kredit di BPR Kota Kediri tahun 2016. (abi)