Jumat, 26 Mei 2023
27.2 C
Surabaya
More
    Politik PemerintahanKetua MKGR Jatim Kodrat Sunyoto Dukung Status PPKM Dicabut

    Ketua MKGR Jatim Kodrat Sunyoto Dukung Status PPKM Dicabut

    SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Ketua DPD Ormas MKGR Jawa Timur mendukung pencabutan PPKM. Menurut Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Dr. Kodrat Sunyoto, sekarang ini sudah saatnya kembali pada kondisi normal untuk memulihkan kehidupan masyarakat.

    “Kasus Covid-19 yang sudah terjadi lebih dari 2 tahun di Indonesia sejak 2020 lalu membuat kehidupan masyarakat berjalan tidak normal. Kini saatnya kita bangkit lagi dengan kehidupan nomal dan memulihkannya,” ujar Kodrat Sunyoto di Surabaya, Rabu (9/3/2822).

    Namun demikian lanjut dia, sebagai wujud dari keberhasilan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam penanganan Covid-19, masyarakat Indonesia saat ini sudah terbiasa dengan kebiasaan hidup baru (new normal) melalui protokol kesehatan.

    “Pemerintah sendiri telah berhasil melakukan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap sebanyak 135.766.676 warga Indonesia atau mencapai 65,23% sejak 13 Februari  2022. Untuk di Provinsi Jawa Timur, program vaksinasi sudah mencapai 22.729.952 jiwa atau 71,42%,” ungkapnya.

    Baca juga :  Ketua DPD RI Dorong UMKM dalam Kerja Sama Bilateral Indonesia-Jepang

    Menyinggung soal munculnya varian baru Omicron, menurutnya, kasus penyebaran di tanah air tidak sampai melebihi kasus varian Delta yang terjadi selama Juli sampai Agustus 2021. Dan tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit Covid-19 masih aman karena tidak sampai melampaui batas ambang maksimal 60% yang ditentukan WHO,” tambah politisi Golkar tersebut.

    Kasus Covid-19 akibat varian Omicron tersebut masih dapat dikendalikan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Semua ini tentunya karena dipengaruhi oleh pola hidup baru masyarakat dengan secara ketat menerapkan protokol kesehatan dan keberhasilan pemerintah dalam program vaksinasi.

    Karena itu, Kodrat menilai sangatlah beralasan jika pemerintah layak menghentikan kebijakan penerapan PPKM dan memulihkan kehidupan masyarakat. Kondisi normal ini tentunya harus tetap diperhatikan oleh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan Pemerintah tetap mempercepat target vaksinasi nasional.

    Baca juga :  Bamsoet Ajak Generasi Muda Optimalkan Bonus Demografi Indonesia

    “Penghentian kebijakan seperti PPKM ini sudah dilakukan oleh beberapa negara di Eropa, seperti Inggris, Irlandia, Finlandia, Belanda, Denmark, Perancis, Norwegia, Italia, dan Swedia. Bahkan pemulihan pada kondisi normal ini juga didukung oleh pendapat para ahli epidemologi bahwa penyebaran Covid-19 akan menjadi endemi, bukan pendemi lagi. Jadi saya sejalan dan mendukung yang di suarakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur Pak Saemuji bahwa status PPKM memang harus di cabut,” pungkas Kodrat.(sr/min)

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan