Di KTT East Asia Summit, Jokowi Tolak Pengiriman Limbah B3

7
Presiden Jokowi berbincang dengan PM Australia Scott Morrison saat menghadiri Lunch On Sustainable Development, di IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, (4/11/2019).

BANGKOK – Presiden Joko Widodo mempersoalkan pengiriman illegal hazardous waste atau limbah berhaya ilegal yang akhir-akhir ini diterima beberapa negara ASEAN. Tidak terkecuali dengan Indonesia.

Menurut Jokowi, Indonesia telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar, dan telah melakukan pengiriman kembali kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman.

“Law enforcement juga kami lakukan bagi pihak yang terlibat di dalam negeri. Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur. Untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” katanya dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-14 Asia Timur atau Eats Asia Summit, di IMPACT Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (4/11/2019).

Menlu Retno Marsudi dalam media briefing menyampaikan, pihak Bea Cukai dan Kementerian LHK sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer, dan 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asal.

Terkait limbahan bahan beracun berbahaya itu, Menlu menyebutkan, yang menyampaikan tidak hanya Presiden Jokowi, Presiden Filipina Duterte juga menyampaikan hal yang sama. “Sampai saya keluar masih belum ada tanggapan ya, tetapi kadang-kadang tidak ditanggapi nggak apa-apa tetapi message-nya sampai,” kata Menlu menjawab wartawan.

Dalam East Asia Summit itu, menurut Retno, Presiden juga menyampaikan mengenai masalah kerja sama yang terkait dalam langkah penanganan sampah plastik di laut. Presiden mengingatkan bahwa jika tidak diatasi segera maka ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.

Indonesia saat ini, sedang menjalankan strategi nasional untuk menangani sampah laut, dari hulu ke hilir. Ia optimistis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah laut hingga 70% di tahun 2025. “Saya berpandangan negara EAS harus dapat mendorong gerakan global anti sampah plastik,” ujar Jokowi seraya menambahkan, gerakan global ini melibatkan sektor swasta aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial. Karenan itu, Jokowi berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya. (wt)