Menanam Sawit
Menko Perekonomian Darmin Nasution menerangkan, Indonesia telah menerapkan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sejak tahun 2011. ISPO dirancang untuk memastikan bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan Good Agricultural Practices/GAP sesuai dengan prinsip sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.
“Saat ini kita sedang melakukan proses penguatan ISPO dengan menyiapkan Perpres baru. ISPO yang lama kurang tegas memberikan dukungan ke perkebunan kecil,” ungkap Darmin.
Rancangan Perpres Penguatan ISPO tersebut saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian diusulkan pengesahannya ke Presiden.
“Dengan adanya aturan baru ini, perkebunan kecil bisa benar-benar memenuhi standar keberlanjutan,” jelas Darmin.
Pemerintah juga sedang memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) 8 Tahun 2018 terkait moratorium, evaluasi perizinan kebun sawitdan penundaan pemberian izin baru.
Pemerintah pun telah menggulirkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit khususnya bagi pekebun swadaya.
“Satu hal yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan limbah batang sawit hasil peremajaan. Ini bisa menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan produk kayu nasional dan internasional. Ini juga merupakan upaya strategis untuk mengurangi emisi dan meningkatkan serapan karbon,” tegas Darmin seraya menambahkan, kita ini bukan menebang kayu untuk menanam sawit. Tapi yang benar adalah kita menanam sawit untuk menghidupkan kembali hutan gundul.
Sinkronisasi data perkebunan sawit juga terus dilakukan. Ia menyadari bahwa akurasi data berguna untuk mengoptimalkan potensi sawit dan melawan seluruh upaya diskriminasi pihak luar.
Mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, salah satunya keputusan Komisi Eropa mengeluarkan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II), yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi ILUC (Indirect Land Use Change), disamping tantangan lpengenaan bea masuk anti subsidi terhadap biodiesel berbasis kelapa sawit ke Eropa, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengajak semua pihak bersinergi.
“Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan tengah mematangkan strategi dan langkah diplomasi yang terintegrasi,” pungkas Darmin.
Sebelumnya Ketua Umum KADIN Indonesia Roslan Roeslani dan Direktur Tempo.co Tommy Arianto menyatakan, bahwa acara ini diinisiasi karena menyadari kelapa sawit sangat strategis untuk kepentingan nasional. Untuk itu, butuh terobosan dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah agar industri sawit tetap tumbuh dan berkelanjutan. (wt)
