AH Thony. Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024, politisi ini juga menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Surabaya. Sebelumnya, di tahun 1999-2004, juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya.
Sebagai salah satu pimpinan DPRD Kota Surabaya, juga Penasihat Fraksi Gerindra, AH Thony tetap tampil bersahaja, tidak berlebihan. Masih seperti dulu. Humanis. Senangnya berdiskusi seputar persoalan politik yang lagi hangat, atau kebijakan pembangunan di Kota Surabaya, dan topik lainnya. Tentunya dalam suasana santai sambil nyeruput kopi.
Saat ini, setelah kembali menjadi wakil rakyat, waktu dan pikirannya lebih banyak dihabiskan di Gedung DPRD Kota Surabaya. Bisa jadi, waktu luang untuk berdiskusi kecil-kecilan pun mulai berkurang.
Mungkin karena kesibukan itu pula, beberapa kali ditelepon, bahkan melalui pesan Whatsapp, tidak terangkat dan terjawab. Cukup lama, hingga kemudian yang bersangkutan menelepon dan menulis pesan whatsapp dua kata singkat mengandung arti sama. “Test… Testing”.
Melalui sambungan telepon, AH Thony masih memberi waktunya untuk bincang-bincang ringan bersama wartawan Koran Transparansi (wartatransparansi.com), sebelum kemudian mengakhiri obrolan dengan ajakan “Ayo, kapan ngopi”. Berikut petikan obrolannya;
Bagaimana Anda melihat hubungan Eksekutif dan Legislatif, dan apa harapan ke depan ?
Saya melihat hubungan keduanya, Legislatif dengan Eksekutif pasca insiden pemakzulan di Surabaya beberapa tahun lalu… identik seperti hubungan persaudaraan (adem-ayem, rukun, saling memahami, tidak saling membenci dan menyakiti, bahkan penuh toleransi).
Tidak mencerminkan hubungan antar lembaga yang dinamis, yang saling memiliki daya tawar politik kuat dalam menyejahterakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ‘teori trias politica’ sama sekali. Hal ini terjadi mungkin terdapatnya kadar legitimasi lembaga yang kuat di satu sisi.
Harapannya, ya tentu hubungan antara legislatif dan eksekutif harus kompak. Tapi, kompak bukan berarti kekritisan legislatif melemah. Sebagai wakil rakyat, ya… DPRD seharusnya berkiblat pada kepentingan masyarakat Kota Surabaya.
Pun, keduanya, legislatif dan eksekutif, wajib bersinergi membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik.
Perhatian dan tanggung jawab Anda (termasuk semua anggota dewan) begitu besar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat warga Kota Surabaya. Apakah ada agenda dalam bentuk kalender kegiatan sehingga semua kegiatan bisa terkontrol ?
Ya…ada…kalender kegiatan politik itu dituangkan dalam rencana kerja DPRD Surabaya yang diperinci dalam berbagai kegiatan dewan dalam setiap satu tahun masa sidang. Pengalaman sebelumnya, kerap ada kegiatan yang sifatnya mendadak yang akhirnya tidak menghasilkan output yang maksimal. Karena itu, dengan adanya kelender kegiatan tahunan itu, semua kegiatan akan lebih terkontrol.
DPRD punya fungsi dalam pembentukan Perda, Anggaran, dan Pengawasan. Sedangkan tugas dan wewenangnya, mencakup beberapa hal. Salah satunya, kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD. Menurut Anda, apakah pengawasan APBD yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, da stabilisasi, sudah maksimal ?
Menurut saya belum maksimal. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu belum berjalan baik.
Pertama, terdapatnya pergeseran tugas fungsi dewan yang diatur dalam perundangan, bahwa dewan tidak lagi sebagai lembaga kontrol pemerintah, tetapi sebagai mitra sejajar pemerintah.
Kedua, terdapatnya disorientasi sebagian anggota dewan dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak memfungsikan diri sebagai pejuang rakyat tapi lebih ke diri sendiri akibat mahalnya ongkos politik dan bermusimnya pragmatisme politik praktis.
Bagaimana dengan perda, apakah ada (perda) yang tidak terlaksana maksimal, atau tidak bermanfaat, dan bagaimana menyikapinya ?