DI Perpolitikan regional Jawa Timur dan nasional, nama Hj. Harbiah Salahudin, sudah tidak asing lagi mengingat wanita yang sudah tidak muda lagi ini, bahkan boleh disebut nenek, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tiga periode (15 tahun) dan satu periode menjadi anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur yang meliptui Kabupaten Lumajang, Situbondo dan sekaitarnya.
Hampir setengah tahun terkahir ini Hj. Harbiah Salahudin, terlihat wira wiri keliling Jawa Timur. Usut punya usut, ternyata wanita gesit itu nyalon (Calon) anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur nomor urut 35.Berikut Ini petikan wawancara KoranTransparansi, dengan Bu Hj. Harbiyah Salahudin.
Mengapa Anda masih bersemangat sebagai Calon Anggota DPD, toh semuanya sudah didapat dan pernah dijalani ?
Berpolitik itu sebuah pengabdian. Pengabdian itu, tempatnya bisa dimana saja. Kalau itu diranah politik, maka wadahnya Partai Politik, tujuannya ke DPR . Kebetulan saja, untuk Pileg 2019, saya lebih memilih di DPD RI. Sesungguhnya saya bisa saja mengmbil di DPR karena status, saat itu masih pengurus DPP Partai Golkar. Lalu saya mengundurkan diri dari partai. Ini sesuai amant undangundang dimna calon anggota DPD harus bebas daripartai.
Yang kedua, sebelum saya memutuskan menjadi Calon Anggota DPD RI, saya sudah minta restu keluarga. Alhamdulillah semuanya mengijinkan. Kalaupun ada satu dua yang tidak boleh, itu semata mata karena kepengen setiap saat ditungguhi neneknya.
Mengigat calon anggota DPD itu wilayah kerjanya se Jawa Timur (bukan seperti calon Legislatif per Dapil), berapa biaya yang harus disiapkan dan sangat melelahkan ?
Biaya (uang alias fulus) memang dibutuhkan. Semua kegiatan membutuhkan uang. Tapi jangan uang menjadi segala galanya. Masih ada cara lain. Kebetulan saya ini Ketua Umum Pengurus Pusat pengajian Alhidayah, sebuah organisasi kemasarakatan dibawah PartaiGolkar. Alhdidayah itu kepengurusannya mulai tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Meski ini organisasi berafeliasi pada Partai Golkar, namun pesertanya sangat beragam, umum.
Karena pengajian Al Hidayah itu sudah berdiri lama, dan pengikutnya banyak. Maka menjadi sebuah keniscayaan untuk menyukseskan Ketua Umumnya. “Masak sih Ketua Umunya Nyalon DPD RI, nggak di bantu,”. Itu sebabnya soal uang bisa di minimalisir.
Kedua, karena Jawa Timur itu sangat luas, 38 Kabupaten/Kota 664 Kecamatan, 5674 Desa dan 2827 Kelurahan, memang dibutuhkan tenaga extra. Lalu apa jamunya, satu Bismillah, kedua minum air putih yang banyak dan istirahat cukup. Tidak mungkin kami bisa berkujung ke semua kecamatan. Apalagi desa. Karena itu kami membentuk koordinator koordinator di semua Kabupaten/Kota. “Ini sama dengan kampanye Gubernur,”.
