Beragam jenis data yang diperkuat dalam pendampingan tersebut mencakup data kesehatan ibu dan anak, mulai jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga anak usia 0-59 bulan.
Juga data layanan gizi, pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, serta penanganan gizi buruk dan gizi kurang. Selain itu, data pendukung seperti akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan JKN, akta kelahiran, dan KIA menjadi indikator yang wajib diperbarui perangkat daerah secara berkala.
Pendampingan ini menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur yang memberikan materi teknis terkait pemutakhiran data dan standar kualitasnya.
Menurut Fery, data-data yang bersumber dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, kecamatan, dan kelurahan menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan intervensi di semester mendatang
“Data-data ini akan menjadi landasan kita dalam merencanakan intervensi yang lebih tepat sasaran,” ujar Fery.
Fery juga memaparkan sejumlah inovasi Kota Kediri yang mendapat perhatian nasional, di antaranya program satu puskesmas satu dokter spesialis anak. Program ini, kata dia, kini tengah dilirik Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk diadopsi di daerah lain. Selain itu, Kota Kediri mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data stunting sebagai alat bantu penguatan analisis dan pelaporan.
“Kita sudah didatangi Setwapres dan mereka melihat langsung pelaksanaan program tersebut dan berencana akan menerapkannya ke daerah lain,” tuturnya.(*)
