SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan agar alokasi transfer ke darah (TKD) disesuaikan dengan kekuatan fiskal di masing-masing daerah. Sebab, ada kota yang memiliki biaya TKD yang lebih besar daripada PAD-nya.
Usulan tersebut disampaikan APEKSI saat gelar pertemuan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri di Jakarta, Jumat (19/9/2025). Pertemuan juga dihadiri oleh seluruh jajaran Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) APEKSI.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, pertemuan membahas beberapa hal. Antaranya, mengenai standar pelayanan minimal daerah, alokasi transfer ke daerah (TKD), hingga pengembangan pembangunan di daerah.
Bima mengatakan, adanya rencana kenaikan alokasi TKD diharapkan tidak memengaruhi standar pelayanan minimal daerah ke depannya.
“Saat ini terjadi penyesuaian-penyesuaian, postur APBN disesuaikan, APBD direncanakan, nah ini harus sinkron. Tadi juga dipastikan oleh Pak Menteri, Kemendagri ini intens berkomunikasi dan membahas dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan standar minimal pelayanan di daerah tetap dijalankan,” kata Bima Arya.
Di pertemuan ini, lanjut Bima, Mendagri Tito Karnavian tidak hanya memastikan standar minimal pelayanan di daerah berjalan. Mendagri juga mengimbau kepada jajaran APEKSI untuk tidak mengesampingkan pengembangan pembangunan infrastruktur, meskipun terjadi efisiensi anggaran.
“Jadi diskusi kita ke arah sana (standar minimal pelayanan) minimal sudah dipastikan dipenuhi, berjalan, tinggal pengembangan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi kami akan menjembatani, nanti dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian PUPR agar daerah ini bisa menjemput program prioritas dan agar teman-teman di daerah kebutuhannya juga bisa terpenuhi,” ujarnya.
