Maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Ibu Gubernur berkoordinasi di Polrestabes, tambahnya, namun saat itu tiba-tiba ratusan orang mayoritas berpakaian hitam melakukan penyerangan tanpa melakukan tuntutan apapun.
“Maka gedung sisi barat jadi sasaran untuk bom molotov. Ada juga yang memberikan kepada remaja, mereka dipersenjatai dengan molotov untuk menyerang,” jelasnya.
“Kita identifikasi obyek vital yang rawan dan krusial yang bisa mengganggu sendi kehidupan masyarakat. Maka lewat sinergi dan kebersamaan kita bisa jaga Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi mengungkapkan apresiasi kepada Pemprov Jatim atas upaya yang dilakukan pasca aksi yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Terima kasih atas sinergi dan kerjasama dari berbagai pihak yang melakukan langkah strategi yang luar biasa. Semoga suasana keamanan yang kondusif bisa terus kita upayakan bersama,” kata Teguh.
“Tentu tidak mudah karena Pemprov berhadapan dengan masyarakat, dimana pola kerjasama yang sifatnya pentahelix mulai Pemda, TNI/ Polri, masyarakat, pers, tokoh masyarakat semua harus berkontribusi,” tambahnya.
Dirjen Dukcapil Kemendagri melakukan monitoring kasus kerusuhan yanf terjadi di Surabaya antara tanggal 20-30 Agustus lalu. Rapat monitoring berlangsunmg di Ruang Rapat Bhinaloka Pemprov Jatim, Surabaya, Kamis (11/9/2025)
Teguh melanjutkan, monitoring ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan khususnya daerah yang terjadi berbagai aksi unjuk rasa. Ia menilai, unjuk rasa yang terjadi, ada yang sifatnya kondusif dan anarkis.
“Sinergi harus dilanjutkan tidak boleh berhenti. Di Aceh kemarin relatif kondusif, namun di Jawa baik DKI Jakarta, Jateng, Jatim cukup banyak unjuk rasa yang sifatnya anarkis,” lanjutnya.
Diakhir, Teguh menyebut Kemendagri telah mengeluarkan Surat Himbauan Kemendagri
Nomor : 00.10.3/e-748/Polpum Perihal Himbauan terkait Antisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa oleh Elemen Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 2 September 2025.
Kemudian diikuti terbitnya Surat Kemendagri Nomor : 300.1/e.1/BAK perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tanggal 3 September 2025. (*)
