Massa juga menyoroti isu terkait pemerataan anggaran pembangunan. Mereka menilai ada kecenderungan wilayah barat Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi anggaran lebih besar dibanding daerah lain.
“Kepala daerah harus proporsional dan profesional dalam penyebaran APBD. Kalau tidak, ini bisa menyulut amarah rakyat,” tegasnya lagi.
Aksi unjuk rasa ini semakin mempertegas adanya ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar. Mandeknya pembangunan dinilai akibat tarik-menarik kepentingan kedua belah pihak.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto sebelumnya membantah adanya disharmoni. Ia menilai komunikasi dengan legislatif masih berjalan baik.
“Selama ini nyaman. Pembahasan program APBD lancar sesuai aturan,” ujar Rijanto.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Gerindra, Sarwi Riyanto kepada pendemo mengatakan, akan menampung aspirasi untuk disampaikan kepada fraksi dan pimpinan Gerindra.
“Kita akan komunikasikan dengan partai terkait usulan dari teman-teman GPI. Mudah-mudahan ada titik temu nantinya, sehingga paripurna yang akan datang bisa sesuai dengan jadwalnya,” urainya.
Sebagai informasi, isu ketidakharmonisan mulai mencuat ketika rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan perubahan KUA-PPAS 2025 ditunda akibat tidak memenuhi kuorum.
Rapat tersebut bahkan dua kali gagal dilaksanakan, terakhir pada Jumat 15 Agustus 2025, karena legislatif dan eksekutif belum menemukan titik temu terkait kebijakan PAK.
Aksi ini diikuti sekitar 150–200 orang dengan titik kumpul di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro, belakang Polsek Kanigoro. Mereka menuntut penyelesaian carut-marut pengelolaan APBD 2025 yang dinilai hanya mengutamakan kepentingan politik, bukan kepentingan rakyat. (*)
