SURABAYA (Wartatransparansi.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Jatim siap melakukan penguatan dan percepatan program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang digelar di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setdaprov Jatim, Kamis (21/8). Rakor ini dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para wakil menteri, pimpinan BUMN, Forkopimda Jatim, serta seluruh bupati/wali kota se-Jawa Timur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah optimistis menteri maupun wakil menteri yang hadir bersama pimpinan Danantara dan BUMN akan memberikan jawaban dari sejumlah kendala yang terjadi di daerah mulai dari program Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis hingga ketahanan pangan.
Jadi penguatan ini harus berseiring. Di provinsi tentu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati. Kalau MBG dengan Koarmada dan Kodaeral V. Kalau di Kabupaten/ Kota dengan Dandim, Kapolres, Kajari dipimpin Bupati/Walikota kami siap melakukan penguatan dan percepatan,” tambahnya.
Di Jawa Timur, lanjut Khofifah, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum. Yang mana, sejumlah 8.420 atau 99% KDKMP Jatim merupakan koperasi baru sementara yang merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada berjumlah 74.
“Sebanyak 68 KDKMP sudah mulai beroperasi di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Rinciannya 9 menjadi mockup nasional dan 59 KDKMP mulai menjalankan usahanya,” tambahnya.
“Tentu dilapangan kita juga temui berbagai kendala mulai dari permodalan, skema pembayaran hingga regulasi. Maka lewat rapat hari ini kita akan menemukan jawabannya,” lugasnya.
“Ada total 714 SPPG di Jatim berdasarkan jenis dan 16.930 total petugas berdasarkan jenis tugas dan telah memberikan manfaat pada 1,9 juta masyarakat. Ini akan kita maksimalkan sehingga serapan tenaga kerjanya makin bagus, UKM kita juga makin bagus, produk pertanian juga makin bagus,” ungkapnya.
“Rekomendasi kami perlu dioptimalkan peran perwakilan BGM. Jikalau tempatnya belum menemukan secara lebih strategis itu ada gedung depan Grahadi sebelah kiri, monggo digunakan, timnya Pangdam, Kapolda, Kajati bisa bersama-sama disana, kordinasi dengan tim satgas,” katanya.
Sedangkan kinerja ketahanan pangan, orang nomor satu di Jatim tersebut menuturkan ketahanan pangan di Jatim meningkat secara signifikan dalam 6 tahun terakhir.
“Sesungguhnya posisi Jatim alhamdulillah nilai tukar petani mengalami peningkatan. Di Jawa Timur kita ini lumbung pangan nasional, kita punya surplus cukup besar,” lanjutnya.
“Tetapi bahwa di pasar-pasar yang terkait SPHP butuh dorongan khusus supaya beras medium ini bisa didorong ke Pasar Tradisional. Saya ke Pasar Tanjung Jember, lantai 1 maupun 2 tidak ada beras SPHP. Saya tanya mulai kapan tidak ada, mulai April. Maka saya mohon kepada Bupati/Walikota agak sering turun intensif sembari kordinasi langsung dengan Bulog setempat agar pemenuhan kebutuhan beras masyarakat makin merata dan terjangkau ,” tambahnya.
Dikatakannya, 1 September ini BPS turun, ketika BPS turun kemudian ketika konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras. Mereka sebetulnya kemampuannya adalah beras medium tetapi mereka tidak temukan itu sehingga beli premium. Maka ini akan berpengaruh pada angka kemiskinan di masing-masing daerah secara akumulatif di Jawa Timur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim yang sukses membawa Jawa Timur menuntaskan 8.494 KDKMP.
“Bu Gubernur tadi sangat menguasai sekali, luar biasa, capek saya jadi hilang. Terima kasih Ibu semoga bisa menjadi _pilot project_ bagi daerah lainnya,” kata Zulkifli.
“Mengenai KDKMP saya akui betul banyak ditemukan hambatan dan masalah yang terjadi dilapangan. Maka itulah perlunya Satgas,” lanjutnya.
Menurutnya, peran satgas bisa menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi dilapangan.
“Maka perlunya satgas itu untuk membina, jika bisa saya minta tiga tahun dibina,” ungkapnya.
Menanggapi kelangkaan beras, Menko Zulhas langsung berkoordinasi dengan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani via telepon untuk memastikan beras SPHP di Jawa Timur segera dipercepat.
Senada dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kembali menyampaikan apresiasi terhadap Jatim sebagai provinsi yang tercepat dalam Pembentukan KDKMP dan menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Karena Gubernur nya orang koperasi. Maka harapannya bisa menularkan kesuksesannya dan memberi contoh bagi daerah lain khususnya program KDKMP,” terangnya.
Disisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan dirinya siap keliling Jawa Timur untuk memastikan KDKMP bisa tepat sasaran dan semakin meningkatkan ekonomi desa.
“Desa di Jatim yang kami data disini ada 4.005 yang masuk kategori desa mandiri. Untuk kelurahan ada 773. Jadi kalau Jatim selesai akhir bulan atau September maka sepertiga pekerjaan nasional untuk 15 ribu diambil oleh Jawa Timur,” ungkap Yandri. (*)
