BLITAR (Wartatransparansi.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar dan Pemkab Blitar, Senin (25/08/2025).
Kedatangan mereka menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar kini memunculkan aksi protes dari masyarakat.
Ketua GPI, Jaka Prasetya, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Blitar harus bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran dan belum disetujuinya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
“Hal ini mengakibatkan rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang berasal dari uang pajak masyarakat,” tegas Jaka.
Lebih jauh, Jaka menuding sejumlah anggota DPRD dari partai politik seperti Gerindra, Golkar, dan PKB yang menolak pengesahan PAK justru menjadi penghambat jalannya pemerintahan.
“Lebih baik mundur saja, apabila hanya membuat rakyat sengsara,” teriaknya.
Selain legislatif, massa juga mendesak Bupati Blitar untuk bertanggung jawab atas lambatnya mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Blitar. Menurut mereka, reformasi birokrasi yang tak kunjung berjalan membuat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak maksimal.
“Akhirnya semua jadi tidak maksimal. Semangat kerja mereka menurun karena menunggu janji mutasi yang hingga kini tidak pernah terbukti,” paparnya.
Lebih lanjut, Jaka mengingatkan bahwa keterlambatan mutasi berpotensi menyeret pejabat baru ke persoalan hukum. Minimnya waktu penyerapan anggaran setelah pengesahan PAK disebut rawan menimbulkan konflik administrasi hingga tindak pidana korupsi.
“Jangan mau dijerumuskan, lebih baik mengundurkan diri atau menolak jabatan baru, daripada nantinya masuk penjara,” pungkasnya.
