Diskusi berjalan dinamis dan penuh antusiasme. Para peserta saling bertukar pandangan, terutama mengenai tantangan nyata yang dihadapi dalam mencegah pernikahan anak di lingkungan masing-masing.
“Kami mendorong agar para kader PPA di 15 kelurahan wilayah Kecamatan Pesantren bisa menjadi agen perubahan. Mereka yang bersentuhan langsung dengan keluarga dan anak setiap hari,” ujar Ukky.
Dalam forum itu juga terungkap bahwa penyebab dominan pernikahan anak adalah kehamilan di luar nikah. Namun solusi yang sering diambil keluarga justru memperparah kondisi.
“Menikahkan anak karena hamil bukanlah solusi. Itu justru berisiko memperpanjang rantai kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah,” imbuhnya.
Dari 26 permohonan dispensasi yang tercatat, sebagian besar dikabulkan pengadilan dengan alasan kedaruratan sosial dan tekanan keluarga. Padahal, menurut Ukky, pendekatan hukum saja tak cukup, maka dibutuhkan kerja sistematis dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan komunitas.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Satgas PPA Kecamatan Pesantren melibatkan 45 peserta, mayoritas merupakan kader PPA tingkat kelurahan. Mereka mendapatkan pelatihan soal pendekatan hukum, teknik advokasi sosial, serta strategi komunikasi keluarga dalam mencegah pernikahan usia anak.
“FGD ini bukan sekadar seremonial. Ini upaya membangun kesadaran kritis bahwa anak bukan objek kebijakan, melainkan subjek yang harus dilindungi,” tegas Ukky.
Ia menambahkan, Pemkot Kediri bersama Satgas PPA akan terus menjalin kolaborasi dengan sektor swasta, komunitas lokal, dan tokoh agama untuk memperkuat edukasi dari rumah ke rumah.
“Kalau kita tak mulai dari sekarang, dari rumah tangga kita sendiri, maka angka ini akan terus naik. Dan kita akan kehilangan satu generasi,” pungkasnya.(*)
