Fajri menyebut, pendekatan berbasis komunitas dan kader kesehatan menjadi ujung tombak. Selain edukasi masif, perluasan layanan PDP di fasilitas primer juga menjadi prioritas.
“Pelatihan tenaga medis dan penguatan sosialisasi penting dilakukan untuk memastikan layanan menjangkau kelompok yang rentan,” tuturnya.
Di tingkat nasional, strategi ini mendapat dukungan penuh. Rahayu Kusdarini dari Asosiasi Dinas Kesehatan menyampaikan, pihaknya telah ditunjuk Kemenkes dan Kemendagri untuk melakukan pendampingan di 248 kabupaten/kota, termasuk Kediri.
“Kami fasilitasi agar semua pemangku kepentingan duduk bersama. Ini soal bagaimana strategi lokal bisa menjawab target nasional,” ujarnya.
Forum yang berlangsung sejak awal pekan ini diikuti lintas sektor: perwakilan rumah sakit, OPD, kecamatan, kelurahan, puskesmas, lembaga perbankan, hingga tokoh agama. Diharapkan, langkah kolektif ini menjadi momentum strategis menuju Kediri bebas ATM pada 2030.
