“Apalagi tujuannya untuk mengurangi emisi, mengurangi angka kecelakaan ketika kemudian menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda dua. Gagasan ini yang mau dilahirkan oleh Komisi D sebagai inisiatif DPRD Jawa Timur untuk menghadirkan transportasi publik di Jawa Timur dengan bentuk Perda,” paparnya.
Menurutnya, Raperda ini penting karena tidak lama lagi akan muncul transportasi publik semacam Trans Jatim. Belum lagi, terkait transportasi di lautan karena Jawa Timur memiliki daerah kepulauan.
“Nah itu juga digagas karena rencananya ini sebagai payung hukum. Karena selama ini kan Trans Jatim ini belum ada payung hukum. Kemudian juga persoalan kepulauan supaya ada jangkauan, transportasi sehingga itu bisa memudahkan akses barang dan orang untuk berlalu lalang,” katanya.
Halim juga menyinggung terkait dua Indeks Kinerja Utama (IKU) yang tidak tercapai, yakni Indeks Theil dan Indeks Gini Ratio.
“Dua Indeks ini terkait ketimpangan yang luar biasa. Ketimpangan masing-masing kabupaten kota berbeda. Nah, transportasi publik ini juga menjadi salah satu untuk mengurai ketimpangan yang ada,” pungkasnya.(*)
