Penanggulangan kebakaran hutan ini, kata Adhy, juga menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Di Jatim sendiri, lanjutnya, dalam jangka waktu 4 tahun ini, kebakaran hutan yang terjadi di Jatum menunjukkan tren menurun. Dimana tahun 2019 seluas 7.550,09 ha (0,55 %), tahun 2020 seluas 940,14 ha (0,07 %), tahun 2021 seluas 466,95 ha (0,034 %) dan tahun 2022 seluas 390,50 ha (0,028 %) dari luas kawasan hutan di jawa timur.
Ditambah tahun 2023 ini merupakan tahun politik, sehingga perlu peningkatan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas, termasuk peningkatan karhutla di daerah.
“Sesuai arahan Menkopolhukam maka mohon untuk ditingkatkan patroli rutin penanggulangan karhutla baik oleh brigade penanggulangan karhutla yang ada di UPT KLHK, maupun Dinas Kehutanan Provinsi, TNI/Polri, maupun pemegang izin pemanfaatan kawasan/lahan,” katanya.
Adhy juga meminta kepada para petugas di lapangan untuk memonitor dengan baik keadaan di lapangan. Karena pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota tetapi juga tanggung jawab stakeholders yang terlibat dalam penanganan hutan. (min)
