Sementara itu ditempat berbeda, HM Sudiono Fauzan Ketua DPRD Kab.Pasuruan saat dikonfirmasi molornya jadwal hearing mengatakan,” saya bersama para wakil ketua sudah siap atau standby di ruangan kerja masing-masing. Terlambatnya acara ini, kami menunggu pak Sekda dan jajaran. Kami juga mohon maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan ini, akan kami jadwalkan kembali pada Kamis 20/10/2022,”ujarnya.
Menyikapi hal ini, Ketua AJPB(Aliansi Jurnalis Pasuruan Bersatu) Henry Sulfianto salah satu anggota Fortran juga sangat menyesalkan.
“Tadi seumpama para pimpinan dewan yang sudah hadir di gedung dewan menemui Fortran khususnya saudara Lujeng Sudarto, sebatas ngobrol sembari menunggu kehadiran pak sekda, tak akan ada kejadian seperti ini. Kenapa para pimpinan dewan hanya berdiam diri didalam ruang kerjanya? Ini yang menjadi perhatian kami (Fortran),”tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, kumpulan ketua LSM dan organisasi pers yang tergabung dalam Fortran. Setidaknya telah menemukan adanya kejanggalan pengelolaan keuangan daerah Kab.Pasuruan tahun anggaran 2021 sesuai dengan hasil audit dari BPK Propinsi Jawa Timur.
Dimana dalam hasil audit tersebut terdapat beberapa item yang dinilai sangat janggal diantaranya kelebihan bayar sejumlah SKPD dan piutang Pemkab Pasuruan yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.(*)
