Rabu, 30 November 2022
27.2 C
Surabaya
More
    Jawa TimurMojokertoPenyidikan Pada Pemberi Gratifikasi & TPPU Kasus MKP

    Penyidikan Pada Pemberi Gratifikasi & TPPU Kasus MKP

    MOJOKERTO (WartaTransparansi.com) Meski sidang putusan terdakwa MKP perkara TPPU dan Gratifikasi udah tuntas, KPK tetap konsisten menegakkan keadilan dengan melakukan pengembangan untuk penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, karena dalam putusan juga disebutkan ada pihak lain sebagai penyerta.

    Dengan adanya perkembangan baru tersebut, para pejabat dan ASN di Kab. Mojokerto serta makelar jual beli jabatan (orang dekat MKP) yang merasa terlibat pada perkara Gratifikasi dan TPPU yang menjebloskan MKP 6 tahun kurungan penjara, mulai saat ini harus menyiapkan mental.

    Karena yang selama ini pejabat dan ASN yang statusnya sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan akan naik statusnya menjadi tersangka.

    Sementara mereka yang sudah tercatat sebagai saksi dan belum mendapat panggilan untuk diminta keterangan bisa juga dipanggil kembali unuk diminta keterangannya, karena dari 600 saksi terkait perkara Gratifikasi dan TPPU dengan terdakwa MKP, baru 173 saksi yang di panggil untuk memberikan keterangan pada sidang di PN Tipikor-Surabaya.

    Sedangkan saksi lain yang belum dipanggil, sekita 427 saksi mulai dari staf Pemkab. Mojokerto berikut Kepala Sekolah (SMP dan SDN) yang terlibat sebagai pemberi (penyuap) untuk memperoleh jabatan di lingkungan tempat kerjanya di Kab. Mojokerto kemungkinan akan diminta keterangannya pada pengembangan sidang lanjutannya.

    “KPK akan melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat, karena dalam putusan juga disebutkan ada pihak lain sebagai penyerta” jelas JPU KPK Arif Suhermanto, kepada wartawan, usai Putusan Sidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PN Tipikor Surabaya, Kamis (22/9/2022).

    Masih kata dia, untuk memulai pengusutan bagi penyuap (pemberi) terkait perkara Gratifikasi dan TPPU mantan Bupati Mojokerto periode 2010- 2018 ini, baru bisa dimulai 1 bulan setelah putusan sidang hari ini.

    “Kami masih menunggu respon tersangka MKP yang di putus 6 tahun penjara, untuk menyelesaikan pembayaran uang denda 5 M dan uang ganti rugi 17 M.

    Kalau ini sudah dibayar lunas, kami akan melakukan pemasangan Plakat (Plang) penyitaan aset untuk Negara yang sudah masuk pada daftar penyitaan,” jelas Arif.

    Dijelaskan, jika dengan deadline 1 bulan ini, tersangka MKP tidak bisa membayar uang denda dang ganti rugi dengan total Rp. 22 milyar, maka hukumannya akan di tambah 3,4 tahun atau menjadi 9,4 tahun serta menyita asetnya lain sebagai ganti rugi.

    “Untuk pengembangan sidang selanjutnya dengan melibatkan pihak pemberi (penyuap) yang selama ini statusnya sebagai saksi dan akan meningkat menjadi tersangka, kami masih perlu mendalami lagi materinya dengan penyidik KPK,”tukas Arif.

    Ditemui secara terpisah, 2 penasihat hukum MKP mengaku akan pikir-pikir dulu dengan putusan tersebut. Namun disinggungan untuk kelanjutan pengembangan bagi pihak-pihak yang terlibat sebagai pemberi/penyuap serta makelar yang mengambil uang dari penyuap dan menyerahkan ke penerima suap. Penasehat hokum MKP sangat mendukungnya,
    “Demi keadilan harusnya bukan hanya penerima suap saja yang di hukum. Tetapi bagi penyuap serta makelar yang banyak berperan aktif, juga harus diproses secara hukum,” harap panasehat hokum MKP.

    Masih katanya, jika penerima suap sudah dinyatakan salah dan sudah divonis dengan hukan 6 tahun penjara, serta harus membayar denda dang anti rugi, maka pihak penyuap/pemberi untuk memperoleh jabatan barunya juga perlu diadili. Demikian juga para makelar serta koordinator jual beli jabatan, selain ada asetnya yang juga disita, mereka juga perlu di proses secara hokum, karena juga meraup keuntungan dari karyanya yang belum terkuak secara akurat oleh penyidik KPK. (*)

    Reporter : Gatot Sugianto

    Sumber : WartaTransparansi.com

    Berita Terkait

    Jangan Lewatkan