Oleh : Achmad Yunus Arbiyan
Globalisasi yang terjadi pada abad ini berakibat pada perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan.
Pada era ini, pendidikan harus dapat menyikapi dan mengantisipasi perkembangan liberalisasi pasar kerja dan perkembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.
Mobilitas mahasiswa dan tenaga kerja antar negara juga memberikan tantangan bagi dunia pendidikan untuk melakukan komparasi mutu antar negara.
Kesetaraan sistem kualifikasi antar negara akan memberikan mobilitas yang lebih luas, menciptakan pengakuan kesetaraan internasional terhadap ijazah atau sertifikat kompetensi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, serta akan mempermudah pertukaran pelajar, mahasiswa atau pakar.
Tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru, yakni literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berporos kepada berakhlak mulia.
Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu.
Terkait dengan proses pendidikan, capaian pembelajaran merupakan hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal atau nonformal.
Dalam arti yang lebih luas, capaian pembelajaran juga diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses peningkatan kompetensi atau karir seseorang selama bekerja. Prinsip dasar ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam mengembangkan kerangka kualifikasi masing-masing.
Indonesia menganut unified system atau sistem terpadu. Capaian pembelajaran untuk jenis pendidikan akademik, vokasi maupun profesi untuk jenjang kualifikasi yang sama atau setara, bahkan dapat disetarakan dengan hasil pendidikan nonformal atau informal, mendapat perhatian dalam KKNI.
Oleh karena itu, KKNI di Indonesia disusun sebagai satu kesatuan kerangka kualifikasi untuk seluruh sektor pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan.
Pengembangan kurikulum KKNI memiliki peran diantaranya :
1) bersifat lentur (flexible) sehingga dapat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan keilmuan, keahian dan keterampilan di tempat kerja serta selalu dapat diperbaharui secara berkelanjutan, dapat pula memberikan peluang seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai jenjang kualifikasi yang sesuai melalui berbagai jalur pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja termasuk perpindahan dari satu jalur ke jalur kualifikasi yang lain.
2) mencakup pengembangan sistem penjaminan mutu yang memiliki fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessment) terhadap badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai.
3) mencakup sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sehingga dapat menjamin terjadinya fleksibilitas pengembangan karir atau peningkatan jenjang kualifikasi.
Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh enam parameter utama yaitu
(a) Ilmu pengetahuan (science),
(b) pengetahuan (knowledge),
(c) pengetahuan prakatis (know-how),
(d) keterampilan (skill),
(e) afeksi (affection) dan
(f) kompetensi (competency).
Salah satu orientasi kurikulum merdeka belajar adalah OBE.
OBE adalah proses pendidikan yang berfokus pada pencapaian hasil konkret yang ditentukan (pengetahuan yang berorientasi pada hasil, kemampuan dan perilaku). Terdapat lima prinsip OBE, yakni
(1) fokus pada CP,
(2) rancangan kurikulum menyeluruh,
(3) memfasilitasi kesempatan belajar,
(4) sesuai dengan pembelajaran konstruktif, dan
(5) menggunakan siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA).
CP harus disusun berdasarkan visi dan misi PT dan tujuan program studi serta sesuai dengan Profil Lulusan dengan selalu menyesuaikan pada para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). CP yang sudah sesuai menjadi tumpuan dalam merumuskan CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Rancangan kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh: CP, asesmen, dan pusat pembelajaran agar saling bersesuaian. Kesempatan belajar mahasiswa difasilitasi sampai pada bentuk tugas, projek, praktik, e-learning, dan mentoring.
Hal ini senada dengan sistem pembelajaran 4.0, yakni pembelajaran konstruktif yang dapat memfasilitasi terjadinya kesesuian antara CPL/CPMK dengan aktivitas pembelajaran dan asesmen Siklus pendidikan berbasis capaian program meliputi disain kurikulum, peta kurikulum, implementasi pembelajaran, asesmen MK dan CPL, benchmarking, tindak lanjut dan peningkatan mutu, sampai kemudian merevisi CPL yang terukur. Seluruh siklus tersebut dituangkan dalam dokumen kurikulum, RPS MK, Portofolio MK, dan Portofolio Prodi.
Keunggulan kurikulum merdeka diantaranya :
1) lebih sederhana dan mendalam. Focus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan,
2) lebih merdeka. Bagi peserta didik : tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Bagi guru : guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Bagi sekolah : memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidik dan peserta didik,
3) lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan projek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu actual misalnya isu lingkungan, Kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila.
Keunggulan lain dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah lebih relevan dan interaktif dimana pembelajaran melalui kegiatan projek akan memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu actual, misalnya isu lingkungan, Kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila.
Dari sini bisa kami simpulkan bahwa pengembangan kurikulum berdasarkan KKNI dan berdasarkan kurikulum merdeka memiliki kecenderungan yang sama yakni mempersiapkan peserta didik untuk siap menghadapi dunia kerja dan tantangan jaman di dunia industry.
Persoalan yang sering kita temui di lapangan jangankan menyusun kurikulum, menjalankan kurikulum yang sudah ada sulitnya bukan main. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya kongkrit untuk mengiringi suksesnya penyempurnaan kurikulum ini.
Langkah perbaikan itu ibarat pepetah tiada rotan akarpun berguna, maka pemerintah sebaiknya melakukan berbagai langkah perbaikan konsep dengan melibatkan berbagai unsur/Stakholders pendidikan dan melakukan wa bergulir.
*) Penulis adalah pendidik di Sidoarjo
*) (yunuspapanyavelo@gmail.com)
Reporter :
Penulis :
Editor:
Redaktur :
Sumber : WartaTransparansi.com