Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto selama dua hari silaturahmi Kyai Miftachul Akhyar, Ketua MUI yang juga Rais’Aam PBNU Sabtu tanggal 19 Februari. Lalu pada hari Minggu, 20 Februari Airlangga sowan Gus Ali (KH. Agoes Ali Masyhuri). Pada hari yang sama Ketua Umum Partai Demokrat AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) juga melakukan kunjungan ke Kyai Miftah di Ponpes Miftahussunnah Jalan Kedungtarukan,Kec. Tambaksari, Surabaya.
Pasca Muktarmar PBNU di Lampung peluang partai politik mendekat ke Kyai NU makin terbuka lebar menyusul sikap politik PBNU yang tetap berada di tengah tengah masyarakat untuk mengurus umat dan menghindari politik praktis.
KoranTransparansi & WartaTransparansi.com sempat berbincang santai dengan Dekan FISIB Universitas Trunojoyo Madura UTM yang juga peneliti senior pada Surabaya Survey Centre (SSC) DR. Surokim Abdussalam mengenai fenomena politik Pasca Muktamr PBNU di Lampung. Berikut petikan wawancaranya:
Transparansi : Ada perubahan politik PBNU bahwa pada era kepengurusan Kyai Yahya Cholil Staquf dan Rais’Aam Kyai Miftachul Akhyar, lebih mengutamakan mengurus ummat dan menghindari politik praktis. Apa komentar Anda ?
Jawab:
Jawa Timur tetap menjadi kunci dalam geopolitik nasional. Dan bicara tentang kekuatan politik Jatim memang tidak bisa lepas dari kekuatan kultural khususnya relasi dan power kuasa para kiai. Apalagi pemilih Jatim sebagian besar tinggal dan berada di wilayah rural area yang masih banyak anut grubyuk terhadap para patron tokohnya.
Silaturahim ke tokoh termasuk Kyai tentu jalan strategis untuk mendapat insentif elektabilitas dan juga elektoral di Jatim. Dan menempuh politik jalan kultural adalah alternatif dan juga solusi ketika jalan struktural melalui PBNU yang menjaga jarak dan memberi batasan tegas. Saya pikir upaya membersamai warga nahdliyin salah satu jalan cepat (tol), ya melalui silaturahim dengan para kiai.
Transparansi: Kalau begitu kunjungan tokoh politik itu sudah tepat ?
