“Camat dan Lurah harus memiliki data warga yang melakukan isolasi, karena kasihan kalau menulari anak dan istrinya jika isolasi mandiri di rumah. Jadi saya siapkan alternatif, nanti Camat dan Lurah kalau ingin memindahkan warga ke isoter harus melakukan pendekatan persuasif kepada warganya,” paparnya.
Mengenai BOR (Bed Occupancy Rate) di Kota Surabaya saat pemberlakuan PPKM Level 2, Wali Kota mengaku bahwa saat ini belum mencapai 20 persen. Sebab, tingkat BOR pada penerapan PPKM Level 2 ini bukan berdasarkan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, melainkan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.
“Sekarang yang dirawat di rumah sakit ada 400 pasien, tapi 350 pasien adalah yang bergejala ringan. Kami berkeliling rumah sakit dan sudah berkoordinasi dengan para dokter bila bergejala ringan jangan dirawat di rumah sakit,” tukasnya.
Namun, Eri memberikan pilihan kepada masyarakat yang memiliki gejala ringan yang tidak ingin dirawat di tempat isoter, bisa melakukan isolasi mandiri di hotel dengan menggunakan biaya mandiri.
“Tapi orang-orang yang menengah ke atas dan takut berada di isoter, bisa memanfaatkan hotel dengan biaya mandiri. Nanti juga akan dipantau oleh rumah sakit, sehingga level ini tidak naik,” ujarnya.
Eri mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait isoter bagi warga luar Kota Surabaya. Nantinya, warga luar kota bisa memanfaatkan isoter milik Pemprov Jatim berlokasi di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
“Akan ada isoter di BPWS, jadi kalau ada KTP luar Surabaya akan dikirimkan ke sana,” ujarnya.
Untuk itu, ia berharap masyarakat Kota Surabaya untuk tidak panik dalam menghadapi varian Omicron yang mulai masuk ke Kota Pahlawan. Sebab, masyarakat telah mendapatkan vaksinasi dosis satu dan dua.
“Kalau kita sudah vaksin dosis satu dan dua, Insya Allah tidak akan genting seperti varian Delta,” katanya. **
